,
22 Oktober 2018 | dibaca: 503 pembaca
Triliunan Lebih Bayar Tagihan Pupuk Kementan

Wawancara skornews dengan Kasubdit Pupuk Bersubsidi dan Kasi Pengawasan Pupuk Ditjen PSP Kementan (22/10)

Jakarta, skornews.com

 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementerian Pertanian telah membayar Puluhan Triliun tagihan pupuk bersubsidi Tahun, 2017 ke sejumlah produsen pupuk.

 

Diduga, keuangan negara terbebani membengkaknya tagihan subsidi pupuk karena pihak kementan tidak berpedoman pada aturan dalam menetapkan volume pupuk subsidi sehingga seringkali terjadi kelebihan jumlah penyaluran.

 

Sekitar Rp 12 Triliun tagihan PT PKG (Persero) namun dibayar pihak Kementan Rp 13 Triliun lebih, pihak Ditjen PSP yang ditemui skornews, (22/10) membenarkan hal tersebut dan telah menyurati produsen pupuk terkait sesuai rekomendasi auditor agar menyetor kelebihan pembayaran ke kas negara namun hingga kini belum ditindaklanjuti pihak PKG.

 

"Iya betul, sesuai audit BPK, ada 2 produsen yang dibayar lebih, PKG dan PUSRI namun Pusri telah menyetor kelebih itu ke kas negara sekitar Rp 900 Miliar (Mohon Maaf, koreksi: yang benar Rp 92 Miliar). Sementara PKG meminta untuk keringanan pengembalian secara cicil," terang Kasubdit Pupuk Bersubsidi, Ditjen PSP, Uray S. Didampingi Kasi Pengawasan Pupuk, Endah Susi Larasati kepada skornews di kantor Direktorat Pupuk Dan Pestisida, lt.9 ged. D Kementan, (22/10).

 

Dilanjutkan Uray, soal lebih dan kurang bayar itu hal biasa terjadi, kelebihan terjadi justru karena adanya efisiensi dari pihak PKG dalam melakukan penyaluran. Bahkan pemerintah sebenarnya masih punya sekitat Rp 17 Triliun utang subsidi kepada produsen pupuk pada tahun sebelumnya (Tahun, 2014-2016).

 

"Meski begitu, PKG akan mengembalikan kelebihan bayar tagihan Tahun 2017 meski ada permintaan pengembalian dengan cara cicil tapi soal itu bukan kewenangan kami," tutur Uray.

 

Terkait kelebihan jumlah pupuk bersubsidi di suatu daerah terjadi karena banyak petani yang sebelumnya tidak terdata dan tidak tergabung dalam kelompok penerima pupuk subsidi juga terpaksa dilayani.

 

"Ada sejumlah petani yang tidak tergabung dalam kelompok datang ke kios pengecer juga meminta pupuk bersubsidi dan terpaksa dilayani,"kata Uray menambahkan.

 

Aktivis LSM LAKIP dan LSM I2K saat dihubungi skornews meminta produsen pupuk yang menerima kelebihan pembayaran segera menyetorkan kelebihan itu ke kas negara.

 

"Tidak bisa cicil karena itu kelebihan bayar, bukan utang dan akan berimbas pada realisasi program kementan lainnya. LAKIP mendesak PKG segera mengembalikan ke kas negara," tegas Ketum LAKIP, Aldin M Nasir, (22/10).

 

Ketua Indonesia Investiasi Korupsi (I2K) saat ditemui skornews di kantornya dengan tegas Mengatakan akan mengawal permasalahan tersebut.

 

"Produsen pupuk harus segera mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran subsidi pupuk dan kementan harus berpedoman pada aturan dalam menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi. I2K berencana gelar demonstrasi untuk mendesak pihak kementan terbuka dlm penggunaan anggaran pupuk subsidi karena jika aturan tdk dipedomani maka rentan terjadi manipulasi dan kebocoran anggaran,". Tegas Ketua I2K, Nasir Bin Umar. 

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak PT PKG belum berhasil dihubungi skornews, tanggapan PT PKG akan dimuat pada pemberitaan selanjunya. ||Rzk Awi

 

Bersambung...!

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com