,
04 Mei 2015 | dibaca: 1715 pembaca
Tolak Eksekusi Cambalagi

Prosesi Pemandian Alat Perang, di Kampung Cambalagi, malam Jumat (30/04/2015) lalu.

Maros, skornews.com


Putusan Pengadilan Negeri (PN) Maros atas kasus sengketa lahan di daerah Cambalagi, Kabupaten Maros, Prov. Sulsel yang memenangkan penggugat, menuai sorotan.


Hakim dituding memutuskan perkara tanpa melakukan PS (Peninjauan Setempat) karena objek yang disengketakan diduga tidak sesuai dengan objek dalam amar putusan.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun skornews bahwa bukti kepemilikan lahan penggugat atas objek tersebut berupa copyan surat pernyataan dan copyan PBB, sementara pihak tergugat memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada tahun 1972.

 

Wawancara khusus tim skornews pada Senin, (04/05/15) dengan pihak tergugat di kampung Cambalagi, Muh Rais Nur (ahli waris, cucu dari H. Kade, red), menurutnya, kasus  sengketa lahan di daerah Camabalagi saat ini melibatkan tiga keluarga besar sebagai tergugat yakni H. Kade, H. Side dan H. Musi. 

 

Ketiga tergugat tersebut telah meninggal, diwakili ahli warisnya melakukan perlawanan hukum terhadap penggugat, Sattaro (telah meninggal) yang juga dilakukan oleh ahli warisnya, Irlamsyah Munir.

 

Kasus sengketa lahan Cambalagi  telah bergulir sejak tahun 2000, saat itu gugatan penggugat ditolak Pengadilan Negeri Maros dengan alasan objek yang disengketakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

 

Pada Tahun 2007, pihak ahli waris Sattaro kembali melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Maros dengan alat bukti yang sama pada tahun 2000 dengan tuntutan objek empang/tambak seluas 35 Hektar, PN Maros menerima gugatan pihak Sattaro dan memenangkan sengketa atas objek tersebut dengan bukti copy surat pernyataan saksi penggugat, Gallarang Hateng dan copy-an Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 

Sementara bukti kepemilikan pihak tergugat berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 1972 dan copy-an PBB digugurkan.

  

Lebih lanjut Muh Rais Nur SE menuturkan, proses hukum kami tempuh sebagai bentuk perlawanan kepada pihak penggugat untuk membuktikan, nenek kami membeli tanah rawa-rawa tersebut seharga 6.000 rupiah, bukanlah sebuah empang sesuai yang diklaim oleh pihak penggugat.

 

“Namun sayangnya, perlawanan hukum yang kami tempuh mulai dari PN Maros, PT Provinsi Sul-Sel, Kasasi di Mahkamah Agung, hingga PK (Peninjauan Kembali), ternyata hukum tidak berpihak ke kami,” tukasnya.

 

Dari proses Hukum  yang kami harapkan mampu memberikan keadilan, ungkap Rais, ternyata sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh PN Maros tidak sesuai antara Amar Putusan dengan objek yang disengketakan.

 

“Kalau kita mengacu pada Amar Putusan dengan batas-batasnya adalah sungai maka objek sengketa tersebut luasnya berkisar 250 Hektar sementara yang disengketakan hanya sekitar 35 Hektar,” terang Rais

 

Pada malam Jum’at (30/04/2015) lalu, pihak tergugat melaksanakan prosesi pemandian alat perang sesuai tradisi adat istiadat Kerajaan Bontoa. Prosesi pemandian calon mujahidin ini dilakukan oleh salah satu keturunan kerajaan Bontoa, H. Muchlis Kade (anak dari tergugat H. Kade), prosesi pemandian ditutup dengan didaulatnya Abrar Rachman sebagai Ketua Tim Advokasi Forum Solidaritas Cambalagi Bersatu “Menolak Eksekusi”.

 

“Saat ini hukum tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat kecil karena hukum sudah dipermainkan oleh para mafia peradilan,” tegas Abrar Rahman.

 

Dalam bahasa Makassar, Abrar dengan lantang berkata, “Baji’ Kangngangi Mate Cerak Ka, Na Mate Cipuruka”. Maksudnya, lebih baik mati bersimbah darah mempertahankan tanah leluhur kami, daripada mati kelaparan.

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri tidak bersedia menanggapi dengan alasan bukan dirinya yang memutuskan perkaranya. “Putusan telah incrach dan tidak bisa lagi diganggu gugat, PN hanya melaksanakan perintah ekseskusi,” kata Ketua PN Maros. Aziz

 


 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com