,
06 Mei 2016 | dibaca: 1869 pembaca
TIKUS-TIKUS Sertifikat Prona

foto skornews: Kepala Desa Baruga, H. Hasir

MAROS, skornews.com

 

Program Nasional (Prona) pelaksanaan redistribusi penerbitan sertifikat tanah gratis Tahun Anggaran 2016 di Desa Baruga, Kec. Bantimurung yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros diduga sarat pungutan liar, penipuan sistematis, massiv dan melibatkan banyak pihak.

 

Kepala Desa Baruga, H. Hasir saat di temui skornews di kantornya (3/5), mengatakan bahwa pungutan sejumlah uang terhadap setiap warga yang lolos verifikasi berkas sebagai penerima sertifikat gratis sudah sesuai dengan prosedur karena telah disepakati melalui musyawarah bersama antara pemilik lahan, Kepala Desa Baruga, Ketua BPD dan Kepala Dusun se-Desa Baruga pada hari kamis 11/02/2016.

 

“lagi pula pihak BPN Maros sudah menyetujui pungutan biaya administrasi tersebut,” kata Kades Baruga.

 

Lanjut H. Hasir, biaya yang dipungut dari pemilik lahan sebesar Rp 500 Ribu per objek/sertifikat bukan pungli tetapi biaya pelayanan agar pengurusan berkas cepat selesai, meskipun pihak BPN tidak bertandatangan dalam berita acara kesepakatan atas pungutan tersebut, namun ia menampik jika BPN tidak tahu soal itu,

 

“saat pertemuan pertama di Kantor Desa, pungutan itu sudah kita bahas dengan BPN,” terang H. Hasir.

 

Informasi yang dihimpun skornews, total dana yang dipungut sebesar Rp 125 Juta dari 250 nama atau lembar sertifikat yang akan diterbitkan.

 

Menurut H. Hasir, dana yang terkumpul tersebut selain untuk digunakan mengurus kelengkapan berkas oleh tim yang bertugas, sebagiannya lagi digunakan untuk membeli materai dan biaya operasional tim dari Pemerintah Desa Baruga dan BPN Kab. Maros setiap turun di lokasi.

 

“AR” yang mengaku ditugaskan membantu tim pengukur dari BPN mengungkapkan bahwa dana pungutan tersebut juga merupakan jatah untuk membayar oknum petugas dari BPN setiap turun mengukur luas tanah yang akan di sertifikatkan, uang itu dimasukkan ke dalam amplop lalu diberikan kepada tim pengukur yang dipimpin Ardi dkk.

 

“Amplop itu diberikan per objek bidang tanah yang diukur, pihak BPN malas turun mengukur jika tidak diberikan uang sebagai pelicin,” tutur AR.

 

Kepala BPN Maros yang dikonfirmasi terkait hal tersebut sedang tidak berada di kantor, “Kepala BPN masih di Belanda,” kata petugas keamanan.

 

Direktur Eksekutif LSM LEMPAR Salewangang Saiful Islam menanggapi keras dan pihaknya akan membentuk TIM Advokasi untuk mengusut kasus tersebut, lembaganya mengecam pungutan liar yang dilakukan oleh para oknum, ia menilai bahwa pungutan tersebut adalah penipuan dan pembodohan kepada masyarakat, program ini dibiayai oleh negara dan menyangkut mekanisme dan prosedurnya sudah ada didalam Juknis dan Juklak dari Kementerian terkait.

 

Sesuai dengan tujuannya, program itu untuk warga miskin yang tidak mampu mensertifikatkan tanahnya karena kekurangan biaya, jadi terkutuklah pihak-pihak yang sengaja memungut biaya hingga jutaan rupiah per orang.

 

Alasan biaya administrasi atau pelayanan optimal hanyalah modus untuk membajak uang masyarakat, alih-alih sudah ada kesepakatan melalui forum musyawarah atas biaya tersebut namun itu hanya akal-akalan para oknum untuk mengaburkan pungli tersebut sebab musyawarah yang dilaksanakan tidak memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan juklak.

 

Saiful berjanji akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Maros dan akan komitmen mengawal proses hukum siapapun yang terlibat pungli, tegasnya.

 

“EL” calon penerima sertifikat mengatakan, permintaan biaya administrasi Rp 500 Ribu per objek adalah benar, saya sudah membayar pada Kepala Dusun pada saat mendaftar, namun ada pembayaran tambahan lagi Rp 500 Ribu saat penyerahan sertifikat nanti, “jadi setiap objek tanah kami yang ikut dalam program ini harus membayar Rp 1 Juta tapi jika pungutan itu betul ilegal maka saya berharap agar diusut tuntas oleh aparat,” kesalnya.

 

Reporter : Rauf/Syamsir

Editor : Awi

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com