,
28 November 2015 | dibaca: 1752 pembaca
Tidak Aktifkan STKIP STIP DDI, Kemenristekdikti Kangkangi Hukum

ilustrasi skornews

JAKARTA, Skornews.com

 

Tuntutan Pengurus Besar Darud Da’wah Wal Irsyad (PB DDI) untuk mengaktifkan kembali STKIP dan STIP Polmas dibawah naungan Yayasan DDI yang sebelumnya dilebur kedalam Universitas Al Asyariah Mandar, hingga kini belum juga mendapatkan titik terang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI).

 

Padahal tuntutan itu merupakan tindaklanjut dari putusan pengadilan tinggi Sulselbar tahun 2005 yang dimenangkan PB DDI atas sengketa Perdata melawan pihak Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach) sesuai putusan tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 357 PK/PDT/2008.

 

Pihak Kemenristekdikti RI tutup mata dan terkesan melakukan pembangkangan hukum atas putusan tersebut. Bahkan menolak permintaan PB DDI untuk mengkatifkan kembali Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) DDI di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

 

Sebagaimana informasi dan data yang diterima redaksi, amar putusan pengadilan tinggi Sulselbar yang diperkuat tingkat PK itu menyebutkan beberapa asset fisik berupa lahan dan bangunan yang saat ini masih dikuasai oleh pihak Unasman adalah milik PB DDI.

 

Pada putusan itu juga disebutkan beberapa akta notaris yang menjadi dasar penggabungan STKIP dan STIP DDI kedalam Universitas Al Asyariah Mandar serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59/D/0/2004 tertanggal 27 April 2004 dinyatakan sebagai rangakaian perbuatan melanggar hukum dan tidak mengikat secara hukum.    

 

“Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Akta Notaris No.03 tanggal 8 Desember 1993 dengan nama Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat “YSTKIP”  dan berlanjut dengan perubahan Akta Notaries No. 38 tanggal 13 september 1999 dengan nama Yayasan Asy’ariyah Polewali Mandar dan berlanjut perubahan menjadi Universitas Asy’ariayah Mandar disingkat Unisar Mandar sampai terakhir dengan terbentuknya Universitas Asy’ariyah Mandar (Unisar Mandar) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi a.n. Menteri Pendidikan Nasional tanggal 27 April 2004, No. 59/D/O/2004 adalah rangkaian perbuatan melanggar hukum dan segala Akta-Akta Notaris dan surat keputusan atas nama Menteri Pendidikan Nasional termaksud dinyatakan tidak mengikat menurut hukum,” demikian bunyi salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar.

 

Hasil penelusuran yang dihimpun Tim investigasi diketahui Direktur Kelembagaan dan Kerjasama dalam suratnya yang dikirim Kepada Ketua Yayasan DDI Polman tertanggal, 20 Januari 2015, perihal Universitas Al Asy’ariah Mandar menyatakan putusan itu cacat hukum.

 

“Putusan Pengadilan yang menyatakan Kepmendiknas tersebut tidak mengikat secara hukum dapat dikategorikan sebagai putusan yang cacat hukum karena diputus dengan melampaui  kewenangan peradilan umum,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat itu.

 

Dalam surat yang ditandatangani Hermawan Kresno Dipono itu juga ditegaskan tuntutan PB DDI untuk mengaktifkan kembali STKIP tidak dapat diterima. 

 

Anehnya, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama yang saat itu dijabat Hermawan Kresno Dipono terkesan plin plan dan tidak konsisten dalam menyikapi proses pengaktifan kembali STKIP dan STIP dibawah naungan PB DDI.

 

Indikasinya beberapa dokumen yang kami terima dari berbagai sumber menunjukkan sebelum terbitnya surat itu telah ada upaya Kemenristekdikti melalui Direktur Kelembagaan dan kerjasama untuk mengakomodasi pengaktifan kedua sekolah tinggi itu.

 

Namun ironisnya, belakangan  pada akhirnya mengeluarkan surat penolakan atas permohonan pengaktifan kembali sekolah tinggi itu dengan alasan putusan pengadilan cacat hukum.  

 

Sebelumnya, Ketua Tim Investigasi lembaga Informant Korupsi (LIK), Bang Awie kepada Skor menegaskan kebijakan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi yang tidak mengabulkan permintaan Pihak PB DDI untuk mengaktifkan kembali STKIP dan STIP dibawah naungan PB DDI itu adalah tindakan melawan hukum.

 

Bahkan Ia mencurigai adanya kongkalikong antara Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi dengan pihak pihak yang dirugikan apabila STKIP dan STIP itu diaktifkan dibawah naungan PB DDI.

 

“Ini Kemenristekdikti sudah melakukan tindakan makar atas putusan pengadilan” tegasnya.

 

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti yang dikonfirmasi perihal dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan Kemenristekdikti yang tidak mengakomodasi pengaktifan kembali STKIP dan STIP DDI itu, belum memberikan penjelasannya hingga berita ini ditulis.

 

Salah seorang staf Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Dewi mengakui surat konfirmasi Tabloid Skor sudah diterima Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dan telah dilimpahkan ke Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.

 

“Sudah didisposisi ke direktur pembinaan ke pa totok” Ujar Dewi, jum’at (23/11).

 

Namun Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Totok Prasetyo juga belum memberikan konfirmasinya dan terkesan enggan menerima Skor. ARM

 

 

Berikut kronologisnya :

Jejak Admisistrasi Persuratan Terkait Pengaktifan Kembali STKIP dan STIP DDI Polman  :


Berdasar putusan tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 357 PK/PDT/2008 yang menguatkan putusan pengadilan tinggi Sulselbar yang prinsipnya memenangkan PB DDI. Ditindaklanjuti Ketua Yayasan DDI Polman dengan menyampaikan surat kepada Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor 152/YADDI/X/2009 tertanggal 20 April 2010 yang meminta pengaktifan kembali STKIP dan STIP dibawah naungan Yayasan DDI.

 

Menindaklanjuti surat Ketua Yayasan DDI Polman. Direktur Kelembagaan Ditjen Ditjen Dikti, Hendarman menyampaikan surat dengan nomor 3175/D5.1/T/2010 tertanggal 21 Juni 2010

kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX meminta klarifikasi terkait pengaktifan kembali STKIP dan STIP Polman untuk diproses lebih lanjut.

 

Direktur Akademik Ditjen Dikti, Illah Sailah menyampaikan surat dengan nomor 2548/D2.2/2010 tertanggal 24 September 2010 dan surat nomor 3227.13/D2.2/2010 tertanggal 27 Desember 2010 kepada Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti yang meneruskan berkas pengaktifan kembali STKIP dan STIP DDI Polman untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua surat Direktur Akademik itu merupakan tindak lanjut surat susulan yang disampikan Ketua Yayasan DDI Polman kepada Dirjen Dikti Kemendiknas

 

Ketua STKIP dan STIP DDI Polman menyampaikan surat dengan nomor 268/YADDI/A.1/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 kepada Dirjen Dikti Kemediknas terkait pengaktifan kembali STKIP dan STIP DDI Polman.

 

Menindaklanjuti surat Ketua STKIP dan STIP DDI Polman. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti, Hermawan Kresno Dipojono  menyampaikan surat dengan nomor 4124/E2.3/KL/2014 teranggal 5 Juni 2014 kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX meminta tanggapan dan klarifikasi terkait pengaktifan kembali STKIP dan STIP Polman untuk diproses lebih lanjut.

 

Pihak Kopertis wilayah IX menindaklanjuti surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti dengan melakukan pertemuan dengan pihak DDI Polman pada tanggal 16 Juli 2014 yang menghasilakan beberapa kesepakatan diantaranya Pihak DDI Polman hanya menginginkan Surat Keputusan pengaktifan kembali STKIP dan STIP DDI. Serta persyaratan operasional kampus menjadi tanggung jawab pihak STKIP dan STIP DDI Polman.

 

Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti, Hermawan Kresno Dipojono  menyampaikan surat dengan nomor 598/E.E2.3/KL/2015 tertanggal 20 Januari 2015 kepada Ketua Yayasan DDI Polman bahwa menolak pengaktifan kembali STKIP dan STIP DDI Polman.

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com