,
07 Desember 2017 | dibaca: 466 pembaca
Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah Reformasi Program Bansos

Jakarta, skornews.com

 

Dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia, Australian DFAT dan GIZ melaksanakan diskusi kebijakan “Menuju Sistem Bantuan Sosial di Indonesia yang Komprehensif, Terintegrasi dan Efektif” di Kantor Bappenas, (7/12).

 

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kepada Pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan melalui penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, salah satunya adalah bantuan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran.

 

 

 

 

Sejauh ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan reformasi bantuan sosial yang dibuktikan dengan peningkatan anggaran dan cakupan sasaran program bantuan sosial dari 2010 hingga 2017.

 

Kegiatan diskusi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas oleh para pengambil kebijakan, praktisi, maupun akademisi dan pemerhati program-program bantuan sosial.

 

Selain itu, peningkatan kesadaran mengenai signifikansi program bantuan sosial dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan juga diharapkan meningkat sehingga dapat ditularkan secara lebih luas pada berbagai forum dan kesempatan lainnya.

 

Diskusi kebijakan yang dibuka Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi tersebut terbagi atas dua sesi diskusi panel.

 

Sesi pertama dimoderatori Senior Managing Editor The Jakarta Post menghadirkan pembicara dari Bank Dunia, Kementerian Sosial, Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian SMERU.

 

Sesi Kedua dipandu Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menampilkan pembicara dari proyek LANDASAN-KOMPAK, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Bappeda Provinsi Papua.

 

“Selain pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional, berbagai program bantuan sosial perlu pengintegrasian agar semakin tepat sasaran dan efektif. Sumber Kementerian Keuangan dengan perhitungan Bank Dunia merilis, pada kurun waktu 2012 hingga 2016, anggaran bantuan sosial juga telah meningkat dengan signifikan, sebesar 15,4 persen dari total belanja pemerintah dan 1,4 persen dari total PDB nominal pada 2016,” ujar Pungky.

 

Reformasi pada berbagai program bantuan sosial di Indonesia mencakup integrasi penyaluran bantuan social baik melalui penggunaan basis data terpadu maupun penggunaan satu kartu penyaluran secara non tunai dalam payung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), perluasan bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan) ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia serta reformasi subsidi tepat sasaran pangan dan energi.

 

Pungky menambahkan, penyelenggaraan bantuan sosial seharusnya tidak hanya menyasar kelompok miskin tetapi juga kelompok rentan yang menghadapi berbagai risiko jatuh miskin, seperti guncangan ekonomi, bencana serta risiko lain yang berkaitan dengan siklus hidup, termasuk ibu hamil, anak usia dini, penduduk usia tua dan penyandang disabilitas.

 

Berdasarkan data panel dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007-2014, sebesar Sepuluh persen penduduk rentan pada 2007 jatuh miskin pada 2014.

 

 

 

 

Informasi serupa ditunjukkan pula dari data panel Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2010, bahwa sebesar 54 persen dari rumah tangga miskin pada 2015 bukan merupakan kelompok miskin pada 2014.

 

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem bantuan sosial di Indonesia harus dirancang secara komprehensif untuk mampu mengatasi kerentanan masyarakat sepanjang siklus hidup agar dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

 

Sistem bantuan sosial saat ini masih perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Tujuan ini perlu dipandang sebagai pekerjaan multi-sektoral yang mensyaratkan inovasi, koordinasi dan kerja sama yang solid.

 

Beberapa cara yang ditawarkan untuk memfasilitasi hal tersebut antara lain adalah:

 

1. Melaksanakan upaya inovatif untuk perbaikan dan pemutakhiran data sasaran program secara dinamis, misalnya melalui Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)

 

2. Meningkatkan kapasitas dan peranan Pemerintah Daerah dalam hal sosialisasi, edukasi, penanganan permasalahan sosial di daerah, maupun novasi penyediaan layanan di daerah yang dapat mendukung pelaksanaan bantuan social

 

3. Melibatkan berbagai sektor dalam perencanaan program, misalnya pendidikan, kesehatan, agama, kependudukan, perbankan, migas, komunikasi dan lainnya untuk mendukung sistem bantuan sosial yang komprehensif dan inklusif

 

4. Pemantauan dan evaluasi untuk menilai secara efektif capaian tujuan dan dampak dari berbagai program bantuan sosial. ||red (siaranPersBappenas)

 

Siaran Pers Bappenas

Editor: Prayudi

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com