,
25 Juli 2019 | dibaca: 196 pembaca
Studi GD, Regulasi Dan Institusi Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Forum Konsultasi Pusat dalam rangka Penyusunan RPJMN 2020-2024 di Hotel Double Tree, Jakarta, Rabu (24/7).

Jakarta, skornews

 

Reformasi regulasi dan kelembagaan tetap dilanjutkan dengan fokus pada pembentukan regulasi dan penataan organisasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan target-target pembangunan.

 

Berdasarkan hasil studi Growth Diagnostics (GD), penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. 

 

Regulasi yang ada tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi yang terkait tenaga kerja, investasi dan perdagangan. Selain itu, kualitas institusi rendah karena korupsi yang masih tinggi dan birokrasi yang tidak efisien serta masih lemahnya koordinasi antarkebijakan.

 

"Birokrasi juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan bukan untuk menciptakan regulasi yang memutuskan semangat investasi,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam Forum Konsultasi Pusat dalam rangka Penyusunan RPJMN 2020-2024 di Hotel Double Tree, Jakarta, Rabu (24/7).

 

Selain efisiensi regulasi dan institusi, Menteri Bambang juga menekankan pentingnya efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengimplementasikan 3 strategi efisiensi penggunaan pendanaan, yaitu:


1. Memperkuat alokasi pendanaan pada program prioritas


2. Memperbesar kapasitas pendanaan dengan mendorong inovasi pendanaan dan meningkatkan peran BUMN, KPBU dan masyarakat


3. memperkuat pengendalian program

 

“Sudah saatnya kita mengurangi duplikasi program dan kegiatan, tidak semuanya harus punya progam dan kegiatan sendiri, tiidak semua pejabat Eselon I anggarannya harus tetap dan tidak turun. Bukannya gagal tapi mungkin prioritas kita saat ini bukan disitu. Bagaimana kita bisa fokus ke program prioritas kalau anggaran yang lain tidak turun,” kata Menteri Bambang.

 

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan, yakni:


1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi


2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah


3. Mningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk


4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja


5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar


6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim


7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

 

RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374.

 

Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, Rancangan Teknokratik  RPJMN 2020-2024 kita susun bersama dengan Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat. 

 

"Beberapa Major Project ini antara lain percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting, pembangunan Tol Sumatera dan Trans Papua, penyelesaian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo dan Wakatobi, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0, serta pengembangan wilayah Metropolitan seperti Palembang, Banjarmasin, Makassar dan Denpasar,” tegas Menteri Bambang. 

 

Selain itu, Rancangan Teknokratik  RPJMN 2020-2024 juga telah mengarusutamakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), dan target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk mencapai pembangunan inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. 

 

Untuk menjaring masukan kami akan melakukan serangkaian kegiatan yaitu serangkaian konsultasi regional dengan daerah dan konsultasi publik dengan masyarakat. Kesepakatan dalam konsultasi ini akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024. 

 

"Untuk itu, kementerian/lembaga dapat menggunakan Rancangan Teknokratik ini sebagai bahan penyusunan Rancangan Teknokratis Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dan peraturan perundangan terkait,” tutup Menteri Bambang. ||Sri (s:citaAdelia)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com