,
13 Februari 2018 | dibaca: 305 pembaca
Sejumlah Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri: Masih Banyak Yang Berintegritas

Jakarta, skornews.com

 

Meskipun sudah beberapa kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap atau gratifikasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumo menegaskan masih banyak kepala daerah yang bersih dan berintegritas.

 

“Dari 500 lebih Kepala Daerah, beberapa kena kasus korupsi tapi masih banyak yang bersih dan punya integritas,” kata Mendagri usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, (12/2).

 

Diakui Mendagri, sejumlah kepala daerah yang terkena OTT KPK termasuk yang terakhir Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae seperti peribahasa ‘nila setitik rusak susu sebelanga’ hanya karena beberapa orang kepala daerah korupsi, semua kepala daerah kena getahnya.

 

“Jangan dipukul rata, kasuistis. Ada 500 lebih kepala daerah, walau pun 500 lebih itu satu orang saja sudah ibarat nila setitik, rusak susu sebelanga,” ujar Tjahjo.

 

Tjahjo mengaku sedih dan prihatin atas penangkapan-penangkapan kepala daerah itu aspalagi Presiden dalam setiap kesempatan bertemu dengan Kepala Daerah selalu mengingatkan, hati-hati dalam mengelola keuangan daerah dan memahami area rawan korupsi.

 

“Kami juga terus menerus mengingatkan untuk menghindari area rawan korupsi khususnya perencanaan anggaran, belanja barang dan jasa, jual beli jabatan,” jelas Tjahjo.

 

Tjahjo Kumolo meminta kepada Kepala Daerah yang sedang terkena kasus untuk kooperatif dengan penegak hukum.

 

Mengenai kemungkinan Kepala Daerah yang terkena kasus korupsi karena membutuhkan dana untuk Pemilihan Kepala Daerah, Mendagri tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi tapi menurutnya hal itu sifatnya kasuistis.

 

Sementara saat ditanya, apakah dukungan partai bisa ditarik dari calon Kepala Daerah yang tersandung kasus, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo tentu ada aturannya, yaitu partai pendukung bisa mencabut dukungan kalau calon itu sakit atau berhalangan tetap.

 

“Atau sudah mendapatkan keputusan hukum tetap, ini kan belum. Kan sudah ditetapkan tadi. Tahun lalu ada calon yang sudah tersangka masuk ke penjara ikut ke Pilkada, menang. Begitu ada keputusan hukum, dia salah ya sudah,” kata Tjahjo. ||red (sumber setkab)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com