,
27 Oktober 2016 | dibaca: 1583 pembaca
Saat Keadilan “Ternoda” Putusan Hakim

Jakarta, skornews.com

 

SENGKARUT PILKADA MUNA – KPUD bersalah dengan lolosnya pemilih ganda dan pemilih dari luar daerah dan secara kompak lolos pula dari pengawasan PANWAS. Kredibilitas Dua lembaga penyelenggara Pemilu itu yang “amburadul” tapi kenapa pihak terkait (kandidat nomor urut 3) yang “terhukum”. Lalu bagaimana dengan pemilih improsedural itu, apa motivasinya memilih dan hukuman apa yang mereka dapatkan.

 

Pada Pilkada serentak Kab. Muna, Prov. Sultra (9/12/15) lalu, 2 Orang pemilih ganda dan 5 Orang pemilih dari luar daerah melapor ke Panitia Pengawas Pemilu lalu Panwas merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kemudian berlanjut gugatan ke MK.

 

Pasangan nomor urut 3 (Baharuddin-Lapili) menang selisih 33 suara dari pasangan nomor urut 1 (Rusman Emba-Malik Ditu). Kandidat nomor urut 1 menggugat KPUD Muna ke Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan memerintahkan KPUD melaksanakan PSU.

 

Banyak kalangan menilai putusan Hakim MK itu tidak wajar karena 7 orang pemilih ganda dan dari luar daerah itu tidak signifikan merubah selisih 33 suara kemenangan kandidat nomor urut 3 dari kandidat nomor urut 1.

 

Upaya mencari keadialan terus dilakukan pasangan Baharuddin-Lapili, saat ini sedang bergulir pemeriksaan hakim MK di dewan etik hakim konstitusi, laporan di bareskrim Polri, laporan di komisi III DPR RI, Kemendagri dan PTUN. //awi

 

Bersambung...!

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com