,
31 Juli 2015 | dibaca: 903 pembaca
Revitalisasi Bulog Menuju Swasembada Pangan

Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Golkar, Hamka B. Kady

Jakarta, Skornews.com

Kebijakan politik anggaran pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan target swasembada pangan dengan menggelontorkan anggaran melalui APBN-P 2015 sebesar Rp 32 triliun patut diapresiasi untuk meletakkan dan melaksanakan program dengan prioritas tinggi pada sektor pertanian.

 

Namun demikian, pembangunan pertanian sebagai sektor prioritas tidaklah cukup hanya dengan penambahan anggaran, tetapi harus melalui proses yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, terutama beras.

 

Untuk itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Hamka B. Kady menekankan pentingnya memahami karakteristik sektor pertanian.

 

Karakteristik yang dimaksud Hamka diantaranya lebih dari 80 persen pertanian di Indonesia dikembangkan dan dikelola oleh petani dalam skala kecil, dan tersebar di seluruh pelosok nusantara. Penggunaan teknologi masih sangat terbatas. Produk hasil pertanian musiman, sehingga pasokannya tidak bisa terjamin.

 

Selain itu harga produk hasil pertanian fluktuatif, nilai tambahnya paling tinggi dinikmati oleh sektor industri dan distribusi. Yang penting diperhatikan menurut Hamka kondisi prasarana pada wilayah-wilayah pengembangan masih terbatas, beberapa di antaranya mengalami kerusakan, serta sempitnya kepemilikan lahan petani terutama di pulau Jawa.

 

Lebih jauh, Hamka menyebutkan setelah pemerintah menggelontorkan angggaran yang cukup besar, yang lebih penting lanjut Hamka pemerintah dapat menggunakan anggaran secara fleksibel dengan mengubah sistem dan membuat payung hukum.

 

Pemerintah harus memastikan bahwa semua program dapat terlaksanakan dengan baik, namun Hamka mengingatkan yang perlu diwaspadai politik anggaran yang fleksibel bisa berakibat adanya kebocoran, ujung-ujungnya terjadi penyimpangan di tataran pelaksana. Inilah yang harus dikawal ketat.

 

“Pemerintah telah menggunakan politik anggaran sebagai langkah awal dalam menyusun program sektor pertanian sudah on the track. Artinya, pemerintah sudah punya niat baik di dalam memberikan perhatian tentang politik anggaran,” ujar pensiunan dosen ini kepada Skornews saat ditemui di ruang kerjanya di gedung Nusantara I DPR RI beberapa waktu lalu.

 

Langkah lain yang perlu diperhatikan lanjut Hamka sistem pertanian masih berbasis lahan. Dalam jangka panjang akan mengalami kekurangan lahan akibat alih fungsi lahan pertanian ke sektor perumahan dan industri.

 

Untuk mengatasinya, langkah yang harus ditempuh yaitu mendorong pengembangan agrobisnis. Pengelolaan usaha pertanian harus dalam skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan, tentu termasuk penggunaan teknologi modern, baik pada saat pengolahan lahan sampai dengan perlakuan pasca panen.

 

Ia mengharapkan pemerintah perlu mendorong perbankan dan pembiayaan lainnya untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang bunganya rendah, sehingga pengelolaan usaha pertanian (agrobisnis) dapat berkembang dan mampu bersaing yang pada akhirnya petani menerima hasil produksi dengan penghasilan yang lebih baik.

 

Terkait alih fungsi hutan yang berstatus APL (areal penggunaan lain) untuk mencetak sawah baru, Hamka menegaskan perlu dianalisa dengan cermat mengenai produktifitas lahan yang dialih fungsikan tersebut.

 

Hamka yang juga sebagai Panja RT/RW di Komisi IV DPR RI berjanji tidak akan memberikan rekomendasi selama alih fungsi lahan tidak benar-benar produktif untuk kepentingan masyarakat umum, termasuk pengguna lahan sawah untuk swasembada pangan.

 

“Berikan kepada petani, jangan pada pengusaha besar untuk membangun perkebunan yang tidak bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Hamka.

 

Langkah ketiga, kata Hamka, terjaminnya stabilitas harga komoditi pertanian, serta stock yang aman, sehingga mencegah impor. Hamka menekankan supaya Bulog benar-benar berfungsi sebagai penjaga stabilitas, baik harga maupun jumlah stock. Karena itu Bulog sebagai BUMN harus direvitalisasi, difungsikan kembali dan lebih fokus.

 

Political Goodwiil

Kalau pemerintah benar-benar punya kemauan untuk memfungsikan kembali Bulog dengan sungguh-sungguh, maka harus segera ditindak lanjuti, karena Bulog bisa memperpendek mata rantai distribusi melalui pembelian langsung kepada petani. Bulog bisa melakukan operasi pasar apabila terjadi fluktuasi harga yang cukup tinggi.

 

Peran ini penting karena sistem ekonomi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar (pasar bebas). Maka intervensi pemerintah melalui Bulog harus dilakukan. Apabila peran ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka Kementerian Pertanian (kementan) tidak perlu turun tangan dalam mengatasi fluktuasi harga yang tidak wajar, melainkan fokus untuk peningkatan produksi.

 

“Peran Bulog harus diperkuat sebagai penyangga stabilitas harga,” kata Wakil Sekjen Pemenang Pemilu Wilayah Timur Indonesia, Partai Golkar hasil Munas Bali.

 

Intinya, kata Hamka, perankan Bulog secara maksimal, sehingga kementerian pertanian hanya berfikir bagaimana meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. Bagaimana mendidik petani mengelola agrobisnis dengan baik, sehingga mendapat keuntungan.

 

Hamka memberi catatan, apabila peran Bulog dikembalikan dan dikendalikan pemerintah, maka pola pikir dan pola tindak Kementerian Perdagangan yang selama ini hanya memikirkan impor sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi kekurangan pangan. Tetapi harus fokus pada pengawasan dan penataan mata rantai distribusi, serta memberantas monopoli dan kartel.

 

Dengan demikian menutup ruang gerak mafia beras dan produk pertanian lainnya. Sedangkan Kementerian Pertanian jangan bertindak sebagai pemadam kebakaran untuk mengatasi fluktuasi harga, tetapi fokus pada peningkatan produksi untuk mengejar swasembada. ARM

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com