,
19 April 2017 | dibaca: 865 pembaca
Resolusi Eropa, Dirjenbun: Tingkatkan Tata Kelola Perkebunan

Respon Resolusi Palm Oil Parlemen Eropa, Komisi IV gelar RDP dengan Kementan, Kemenlu, KemenLH, Kemen Perekonomian dan PTPN IV di Gedung MPR/DPR-RI, (18/4).

Jakarta, skornews.com

 

Merespon Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil, (4/4). Komisi IV kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perekonomian dan PT Perkebunan Nusantara IV di Gedung MPR/DPR-RI, (18/4).

 

Ditanyakan terkait pengaruh harga jual buah kelapa sawit, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Bambang, MM mengatakan bahwa resolusi tersebut saat ini belum berdampak terhadap harga jual kelapa sawit karena sifatnya tidak mengikat, akan tetapi perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit berupa loby, negosiasi, promosi dan mendorong perbaikan usaha yang lebih produktif dan sustainable. 

 

“Melalui tata kelola yang baik, perbaikan kebun kelapa sawit rakyat (replanting, intensifikasi, peningkatan SDM & kelembagaan petani) dan sertifikasi ISPO,” kata Bambang kepada skornews melalui pesan singkat.

 

Terkait sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), perlu mendapat perhatian bersama terhadap areal atau kawasan yang memungkinkan dilepaskan untuk areal perkebunan dan areal yang dipertahankan tetap menjadi kawasan hutan sehingga wilayah perkebunan sawit menjadi clean dan clear terhadap areal kawasan hutan.

 

“Secara nasional, saat ini baru terdapat 11,9 % perkebunan kelapa sawit yang memiliki sertifikasi ISPO selebihnya masih terindikasi merambah wilayah kawasan hutan, jika 100 % dapat di ISPO-kan maka akan meningkatkan tata kelolah perkebunan sawit nasional menjadi lebih baik dimata dunia,” terang Dirjenbun Kementan.  

 

Perlu diingat kata Bambang menambahkan, kelapa sawit adalah sumber pangan dan sumber energi terbarukan yang paling efisien dari semua komoditas yang ada di dunia, “kelapa sawit paling produktif dan ramah lingkungan bahkan dapat menghasilkan energi hingga 14,4 Ton setiap hektar dan sumber penghasilan bagi 82,5 juta jiwa penduduk indonesia yang bergantung pada perkebunan sawit,” terang Dirjen saat RDP dengan Komisi IV.

 

Dalam RDP tersebut, pihak Kemenlu juga menegaskan bahwa minyak sawit bukanlah penyebab utama deforestasi, resolusi parlemen eropa itu menggunakan data dan informasi yang tidak akurat terkait perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara-negara produsen minyak sawit termasuk Indonesia dan melalaikan pendekatan multistakeholders.

 

Jurnalis || Bayu/Prayudi

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com