,
29 Oktober 2018 | dibaca: 535 pembaca
Realisasi Pengadaan KJA KKP Disorot Aktivis Anti Korupsi

Jakarta, skornews.com

 

Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), Percontohan Budidaya Ikan Lepas Pantai dan pengadaan Instalasi Budidaya Laut Lepas Pantai di Direktorat Pakan dan Obat Ikan serta Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kenterian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2017 dengan total anggaran lebih Rp 100 Miliar di Sabang, Pangandaran dan Jepara.

 

Diduga, proses pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan PT PN melanggar undang-undang dan ketentuan dalam kontrak sehingga hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat waktu oleh kelompok nelayan penerima bantuan.

 

Sejumlah item pengadaan tersebut diantaranya Cages, Mooring system for cages, Net for cages, Net Cleaner, Work Boat, Camera system, Feed Barge, Mooring system for barge, Feed pipe.

 

 

Penelusuran skornews, Proses penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran 2017 dan perpanjangan waktu maksimal 90 hari serta mengalami beberapakali perubahan spesifikasi dan nilai kontrak.

 

Aktivis anti korupsi dari Lembaga Independen Pemantau Anggaran (LIPA), Yandri Untoro menyoroti maraknya dugaan penyalahgunaan anggaran dan manipulasi spesifikasi pekerjaan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

"Saya minta agar skornews bekerjasama dengan LIPA dalam melakukan investigasi realisasi pengadaan KJA Offshore di lingkup DJPB, kami siap lakukan aksi demonstrasi dan melaporkan ke aparat penegak hukum jika terbukti terdapat kerugian negara dalam pengadaan itu," tegas Yandri saat dihubungi skornews, (29/10).

 

Menurut Yandri, buruknya realisasi pekerjaan dan pengadaan terjadi karena adanya "kongkalikong" antara pihak pemberi dan penerima pekerjaan. Peran PPK, PPHP dan rekanan bersama konsultan pengawas yang kemudian didukung oleh auditor internal menjadikan "mulusnya" konspirasi menggerogoti uang negara terjadi. 

 

Dikutif dari laman blog pakar Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) P3I, Khalid Mustafa menyebutkan bahwa terjadinya tindak pindana dalam proses pengadaan barang dan jasa, biasanya disebakan tiga hal. Yakni PPK tidak berkompeten (tidak tau), tersandera perintah atasan dan memang jahat.

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kabag Humas DJPB menjelaskan bahwa informasi terkait kegiatan KJA Offshore adalah kewenangan Sekjen KKP.

 

"Kami ada kebijakan pemberian informasi "satu pintu", kewenangannya ada sama Sekretaris Jenderal. Kami akan teruskan permintaan klarifikasi skornews ke Sekjen" kata Kabag Humas kepada skornews, (24/10).

 

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Sekjen KKP. Klarfikasi pihak KKP akan dimuat pada pemberitaan selanjutnya. ||Awi

 

Bersambung...!

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com