,
14 April 2016 | dibaca: 1294 pembaca
Pungli Program PRONA Desa Baruga

Kantor Desa Baruga Kecamatan Bantimurung

MAROS, Skornews.com

Program  Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung menuai protes dari sejumlah warga, pasalnya pada proyek itu warga dibebankan biaya sebesar Rp1 juta untuk penerbitan sertifikat tanah.

 

Pungutan yang dibebankan kepada setiap pemohon penerbitan sertifikat tanah itu dianggap terlalu tinggi dan membebani warga.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Skornews dari salah seorang warga mengatakan dapat memaklumi apabila dikenakan biaya administrasi untuk keperluan operasional dalam pengurusan sertipikat namun warga berharap biaya administrasi itu tidak sampai jutaan rupiah.

 

Warga yang enggan disebut namanya itu mencurigai ada pungli yang dilakukan oknum perangkat desa sebab terlalu banyaknya biaya yang dibebankan.

 

“Sudah sangat jelas namanya saja sertifikat gratis pasti tidak ada biaya yang dibebankan sama kami, kalau cuma kewajiban membayar biaya administrasi itu tidak sampai jutaan rupiah” Ujarnya

 

Salah satu tokoh pemuda desa Baruga inisial EN yang ditemui di kediamannya membenarkan adanya pungli yang dilakukan oleh pejabat desa dalam pengurusan sertifikat tanah yang harusnya digratiskan.

 

Badan Pertahanan Nasional menerbitkan 250 sertifikat  di desa Baruga yang tersebar di beberapa dusun yaitu dusun Batunapara, Balang, Camba Jawa, Samariga dan Kassi.

 

“50 lembar perdusun, jadi kalau dibebankan pembayaran Rp1 juta per orang berarti sekitar Rp250 juta yang harus dibebankan sama warga” Ujarnya

 

Kepalah Desa Baruga, H Hasir yang dikonfirmasi mengatakan biaya sertifikat tanah yang dibebankan kepada masyarakat setiap dusun di Baruga berdasarkan kesepakatan para kepala  dusun. Pungutan itu untuk biaya transpor pihak BPN Maros uang melakukan pengukuran tanah.

 

“Saya akui yang namanya program gratis pasti lambat kepengurusannya. Makanya kami mengambil inisatif untuk memungut biaya kepada masyarakat supaya lebih cepat selesainya” Kilah Hasir.

 

Untuk diketahui pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria nomor 4 tahu 1995 diatur Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka persertifikatkan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dan kepada penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.

 

Reporter : Syamsir

Editor : Arman

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com