,
21 Agustus 2015 | dibaca: 1209 pembaca
PT Prudential Diduga Lakukan Contempt Of Court

SKORNEWS.COM, Jakarta

PT PRUDENTIAL Life Assurance diduga telah melakukan contempt of court dengan menyatakan bahwa putusan perkara yang mengalahkan Prudential No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Jo No.232/PDT/2012/PT.DKI yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan perkara No 826K/Pdt/2013, diputus semata-mata berdasarkan asumsi hakim belaka.

 

Demikian disampaikan Capt. Samuel Bonaparte Hutapea AMd SH SE MMar selaku kuasa hukum penggugat, seusai sidang lanjutan perkara 160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel  antara Hotmauli Manurung selaku Penggugat dengan PT Prudential Life Assurance selaku Tergugat dengan  agenda  pemberian  Kesimpulan, Kamis (20/08/2015). 

 

Sidang  gugatan wanprestasi terhadap PT Prudential Life Assurance ini  telah  berlangsung  di  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  sejak  April  2015  lalu.  Dalam  kesimpulannya, Samuel Bonaparte selaku kuasa hukum  Penggugat  menguraikan  fakta-fakta dalam persidangan antara lain:

 

Fakta  bahwa  pengisian  Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)  tidak  dilakukan  sendiri  oleh  Alm.  Tohap  Napitupulu  selaku Tertanggung , namun  oleh  agen  Prudential,  dimana  isteri  almarhum  (Penggugat)  juga  Saksi Marolop  (adik  tiri  almarhum)  tidak  mengenali  tulisan  pada  SPAJ.

 

“Hal  tersebut juga  terlihat  jelas dalam  SPAJ,  dimana  tulisan  pada  bagian  isian  Agen/Asuransi  didapati  sama  dengan  tulisan pada  bagian  isian  calon  Tertanggung. Hal  mana  juga  nampak  saat  tulisan  pada  SPAJ dibandingkan dengan tulisan almarhum pada buku catatan Almarhum,” jelas Samuel.

 

Selain itu, ungkapnya, Ahli  Asuransi  dari  Prudential  menyatakan, pihak  asuransi  menyatakan  persetujuan pertanggungan  dengan  dikeluarkannya  Polis. Namun  demikian  Prudential  telah  beritikad buruk dan berusaha lari dari tanggung jawab dengan mencoba TIDAK MEMBAYAR SAMA SEKALI  UANG  PERTANGGUNGAN  dan  juga  mencoba  MEMBAYAR  HANYA SETENGAH  DARI  UANG  PERTANGGUNGAN. 

 

Pada  pokoknya, katanya,  Prudential  melanggar utmost good faith secara  terang  dan  jelas  dengan  tidak  membayar  kewajibannya  sesuai  Polis sejak  18  Februari  2014  dengan  alasan-alasan  yang  terbukti  mengada-ada,  yaitu  karena  tidak dilaporkannya pemeriksaan atas sakit biasa/pegal/nyeri otot hampir dua tahun sebelum SPAJ.

 

Lebih jauh Samuel menegaskan, Ahli Asuransi Prudential menyatakan, asuransi tidak berwenang memberikan diagnosa medis,  sehingga  pernyataan  Prudential  yang  memberikan  “diagnosa”/interprestasi  atas diagnosa  dokter  adalah  SALAH  BESAR  dan  SESAT. 

 

Ahli  yang  sama, ujarnya,  sempat  terlihat berpihak dan ‘ke luar jalur’ dengan mengatakan, “Segala sakit sepanjang hidup, tidak terbatas batuk dan pilek, harus dilaporkan kepada asuransi di SPAJ.”  Juga mengatakan, “Asuransi bisa memberikan  diagnosa  jika  kepala  asuransi  adalah  dokter.” 

“Atas  dua  pernyataan  terakhir tersebut,” ungkap Samuel, “Pihak PENGGUGAT langsung mengingatkan bahwa Ahli berada di bawah sumpah.”

 

Sebelumnya, pihak Prudential tidak hadir dalam dua kali persidangan awal, tanpa alasan yang jelas. Namun ketika sidang ketiga mereka hadir dan diizinkan Ketua Majelis Hakim ketika itu, untuk mengikuti proses persidangan, paparnya.

 

Padahal, ungkap Samuel, pada persidangan kedua telah ditetapkan agenda sidang ketiga, Senin (20/04/2015), adalah pengumpulan bukti-bukti untuk kemudian dilakukan putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir di persidangan. “Namun Ketua Majelis Hakim, Nurul Hasana menunda rencana tersebut dan menganjurkan kedua pihak untuk mediasi perdamaian,” tukasnya.

 

Lebih  lanjut,  dalam  persidangan  Prudential  juga  telah  tidak  menghormati  hukum  Indonesia dan  Badan  Peradilan  di  Indonesia,  juga  Jabatan  Hakim  di  Indonesia  dengan  pernyataannya pada Surat Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan perkara yang mengalahkan  Prudential  No.  407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  Jo  No.  232/PDT/2012/PT.DKI  yang dikuatkan  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  putusan  perkara  No  826K/Pdt/2013  oleh  Badan Peradilan  Indonesia/Hakim  Indonesia,  “diputus  semata-mata  berdasarkan  asumsi  hakim Belaka.” 

 

“Sementara  Hakim  sebagai  officium  nobile  memiliki  kode  etik  profesi  sehingga tidaklah mungkin memutus suatu perkara berdasarkan asumsi belaka,” tegas Samuel.

 

Persidangan  selanjutnya  adalah  pembacaan  putusan  oleh  Majelis  Hakim  yang  memeriksa perkara yang akan digelar pada, Kamis, 10 September 2015.  @ SP/S10

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com