,
14 November 2018 | dibaca: 306 pembaca
Produsen Belum Kembalikan Kelebihan, Uray: Itu Urusan Kemenkeu Bukan Kami

Kasubdit Pupuk Bersubsidi, Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Uray S. (Foto Yandri, Hotel Pajajaran Suites Bogor, 12/11).

Jakarta, skornews.com


Menanggapi adanya dugaan manipulasi hingga terjadinya kelebihan pembayaran, kelebihan volume, penjualan diatas HET, penjualan kepada petani yang tidak tercatat dalam Kelompok (RDKK).


Pihak Direktorat Pupuk dan Pestisida menjelaskan bahwa terdapat ribuan kios pengecer, tidak mungkin bisa kami awasi semua tapi jika ada yang terbukti melanggar, silahkan dilaporkan ke pihak berwajib.


"Mulai dari proses penetapan HPP, volume, pendistribusian hingga ke tingkat pengecer dan petani itu realisasinya diawasi berlapis dari berbagai instansi, diantaranya BPKP, BPK, KPK, Inspektorat. Diakui, ada beberapa yang bermasalah hingga pihak polisi datang kesini (Ditjen PSP), saya sampaikan silahkan diproses hukum jika terbukti ada pelanggaran," terang Kasubdit pupuk bersubsidi, Ditjen PSP Kementan, Uray S. kepada skornews di kantornya, (9/11) lalu.

 

Uray menambahkan, "soal HET itu adalah harga jual di kios pengecer, jika petani minta diantarkan maka tentu ada tambahan biaya transportasi. Jika di kios dijual melebihi HET, itu jelas melanggar, silahkan laporkan," tegasnya.


Terkait kelebihan pembayaran subsidi lebih dari Rp 1 Triliun kepada PT Petrokimia Gresik, Uray S. mengaku telah menyurati produsen agar menyetorkan kelebihan itu ke kas negara dan telah dibalas oleh produsen agar pengembaliannya dapat dicicil.


"Soal tindaklanjut pengembaliannya, bukan kewenangan kami, itu urusan pihak kemenkeu. Kami hanya menyurati sesuai rekomendasi BPK. Silahkan tanyakan ke kementerian Keuangan," kata Kasubdit Uray S.


Dikonfirmasi terkait adanya pejabat eselon I Kementan yang juga menjabat Komisaris di lingkup PT Pupuk Indonesia, apakah tidak akan menyebabkan terjadinya komplik kepentingan, satu sisi sebagai pejabat lingkup pemberi pekerjaan sementara disisi lain juga menjabat di lingkup perusahaan sebagai pemenerima dan pelaksana pekerjaan.


"Pejabat yang dimaksud bukan sebagai KPA Pupuk Bersubsidi," jawab Uray.


Pengguna Anggaran (PA) pupuk subsidi adalah Dirjen Anggaran Kemenkeu, Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan sebagai KPA dan Kasubdit Pupuk Bersubsidi sebagai PPK.


Gelontoran APBN untuk subsidi pupuk Tahun, 2017 lebih Rp 30 Triliun termasuk alokasi Rp 2 Triliun untuk membayar cicilan utang subsidi pupuk tahun 2014. Saat ini, sisa utang pemerintah kepada produsen atas subsidi pupuk Tahun 2014-2016 sekitar Rp 17 Triliun. 


Jumlah dan penyaluran pupuk subsidi ditentukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tiap Kabupaten. Jenis pupuk yang disubsidi yakni Urea, NPK, ZA, SP-36 dan Organik. 


Pelaksana penugasan Public service obligation pupuk bersubsidi adalah BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan anak perusahaannya yakni PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang. ||Awi

 

Nantikan berita selanjutnya !!!
"Kandungan unsur kimia dan wawancara khusus dengan petani penerima"

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com