,
22 September 2014 | dibaca: 1257 pembaca
PPK TILEP 250 Juta Rupiah
Pengadaan Hand Traktor Di KLN Kementan Tahun 2013

Pengadaan Hand Traktor di KLN Kementan Tahun 2013

Skornews.com, Jakarta

Pemberitaan dua edisi sebelumnya terkait dugaan kerugian negara pada proyek pengadaan 85 Unit Hand Traktor pada Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, sebagai bantuan dari pemerintah Indonesia untuk 9 negara sahabat di Afrika (Kenya, Zimbabwe, Zenegal, Ethiopia, Fiji, Vanuatu, Tanzania, Gambia, Vanuatu, Mozambique).

 

Sanggahan pihak Kementan melalui surat nomor 886/HM.130/A.3/08/2014 tertanngal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum, Suharyanto, SH selaku PPID Utama mengatakan, “Pemuatan berita pada halaman 04 SKOR Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli-15 Agustus 2014 merupakan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan SKOR tidak menjalankan fungsi sebagaimana  yang diamanatkan pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999”, demikian bunyi sanggahan Kementan pada poin C.

 

Investigasi SKOR lebih lanjut bekerjasama dengan salah satu LSM yang telah sukses membongkar sejumlah skandal korupsi, menemukan bahwa ternyata Laporan Hasil Pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 pun menemukan sejumlah indikasi kerugian negara pada proyek pengadaan 85 unit handtraktor di KLN kementan RI tahun 2013.

 

Terbukti, Atas temuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementan sependapat dengan temuan BPK dan mengakui kesalahan dalam perhitungan HPS. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian untuk menegur PPK atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan segera menyetorkan kerugian negara sebesar Rp 253.446.500 ke kas negara serta menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 69.337.125.

 

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, sanggahan Kepala Biro Hukum Kementan tidak terbukti dan diduga sengaja berlindung  dibawah Pementan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Permentan Nomor 77/Permenten/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Pengaduan Masyarakat serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

 

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Informant Korupsi, Maskur Husain, SH mengatakan “kita akan segera melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum dan akan terus mengawal kasusnya. Diharapkan jadi pembelajaran bagi oknum-oknum di pemerintahan agar tidak seenaknya memanipulasi realisasi pelaksanaan pekerjaan untuk mencuri uang negara”. tegasnya

 

“ Saat ini saja kondisi keuangan negara terancam devisit akibatnya subsidi BBM pun terancam ditarik untuk menyelamatkan perekonomian negara, kenapa bukan uang negara yang “dicuri” para koruptor itu yang diselamatkan” katanya saat berkunjung di kantor redaksi SKOR (4/9).  #Rd.01S

 

Sanggahan Kementan:

Menanggapi pemberitaan Saudara terhadap penerbitan SKOR Edii ke-23/Tahun III/20 Juli – 15 Agustus 2014 halaman 04, bersama ini kami sampaikan tanggapan sekaligus sanggahan atas berita yang dimuat sesuai dengan pasal 1 Angka 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 sebagai berikut:

 

1.            Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 540/HM.120/A.3/07/2014 tanggal 2 Juli yang dimuat pula pada SKOR Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli – 15 Agustus 2014 halaman 04, bahwa Tabloid SKOR untuk mendapatkan informasi harus melengkapi Akta Pendirian dan perubahannya sebagai Badan Hukum/LSM berdasarkan Permenten 32/Permenten/OT.140/5/2011, Pementen Nomor 77/Permenten/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat serta Perarturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Sampai dengan berita tersebut diterbitkan , SKOR tidak pernah melengkapi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan.

 

2.            Kementerian Pertanian konsiten dan mendukung implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tidak pernah mempersulit informasi dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik sesuai dengan UU Pers.

 

3.            Pemuatan berita pada Halam 04 SKOR Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli – 15 Agustus 2014 merupakan berita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan SKOR tidak menjalankan fungsi sebagaimana diamanatkan pasal 3 UU. Nomor 40 Tahun 1999.

 

Pemimpin Redaksi Tabloid SKOR menanggapi : 

1.  Perihal surat yang dikirimkan kepada Pihak Kementan, PPID hanya menanggapi permintaan informasi dengan meminta untuk melengkapi persyaratan berdasarkan Permentan 32/Permentan/OT.140/8/2013, Hal tersebut pun telah dipenuhi oleh redaksi dengan langsung mendaftar di fortal PPID dan dikirimkan via online di fortal tersebut sehingga aneh jika dikatakan bahwa SKOR tidak pernah melengkapi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan.

Pihak Kementan menyepelekan perihal konfirmasi/permintaan klarifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari pemberitaan sepihak atau memenuhi azas perimbangan berita sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

 

2. terkait hal tersebut, wartawan SKOR pun memiliki payung hukum yakni UU. No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS, pada pasal 4 ayat (3) dan pasal 6 huruf (d). Jika mendukung implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tidak bermaksud mempersulit wartawan dalam melaksanakan tugas juralistik, seharusnya pihak kementan menjawab surat tersebut yang pada intinya adalah meminta klarifikasi

 

3. Pihak kementan menyanggah pemberitaan Tabloid SKOR pada halaman 04, edisi ke-23, padahal edisi ke-24 (halaman 05) pun memuat berita sambungan edisi ke – 23.

Terkait sanggahan pihak Kementan yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Suharyanto, SH selaku PPID utama “bahwa pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada”. Redaksi SKOR menyampaikan bahwa LHP BPK Thn 2013 menemukan kerugian negara sebesar Rp 253.446.500 serta denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 69.337.125,00 yang seharusnya disetorkan ke kas negara.   bersambung

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com