,
24 Oktober 2017 | dibaca: 321 pembaca
Pilih Perkuat KPK, Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Menkopolhiukam, Wiranto

Jakarta, skornews.com

 

Setelah menyelenggarakan Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pihak terkait, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.

 

“Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta (24/10).

 

Menurut Wiranto, penundaan dipilih pemerintah karena alasan menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor. Ia menjelaskan, Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima terlebih dahulu usulan secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu.

 

Terkait masalah anggaran, Wiranto mengingatkan bahwa pada hari Rabu (25/10) besok, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sudah harus disahkan dalam sidang paripurna sehingga sangat singkat sekali waktunya untuk mempersiapkan anggaran bagi Densus Tipikor.

 

Meski demikian, menurut Menko Polhukam, Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor yang disampaikan Polri itu namun untuk membentuk Densus Tipikor seperti diusulkan Kapolri, Menko Polhukam menjelaskan masih dibutuhkan payung hukum karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalamnya.

 

“Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan, bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang,” kata Wiranto.

 

Oleh karena itu, lanjut Menko Polhukam, Rapat Terbatas akhir lebih mengutamakan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi.

 

“Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini,” ungkap Wiranto.

 

Namun demikian, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya, “ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan,” tambah Wiranto.

 

Selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, rapat pembahasan soal rencana pembentukan Densus Tipikor ini juga dihadiri Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, Menteri PANRB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya. ||red (sumber:setkab)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com