,
23 November 2016 | dibaca: 625 pembaca
Pihak Kemendagri Kembali Tidak Hadiri Persidangan

Jakarta, skornews.com

 

Pihak tergugat (Kemendagri, red) kembali tidak menghadiri persidangan dengan nomor perkara 225/PLW/2016/PTUN.JKT di PTUN Jakarta, Rabu (23/11/16) yang mengagendakan mendengarkan kesimpulan para pihak (penggugat dan tergugat).

 

Sebelumnya, Tergugat melalui tim kuasa hukumnya telah menyampaikan tanggapannya bahwa tidak akan menanggapi dalil-dalil pelawan karena objek sengketa dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

Sementara itu, pada persidangan ke-6 (10/11/16) lalu, Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yuzril Ihza Mahendra yang dihadirkan penggugat sebagai saksi ahli menjelaskan bahwa permasalahan terkait surat-surat yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri adalah benar termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

Sidang Putusan atas perkara 225/PLW/2016/PTUN.JKT antara penggugat/pelawan (H. Bahruddin – H. Lapili) dan tergugat/terlawan (Menteri Dalam Negeri) dengan obyek sengketa Pengesahan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Muna dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal, 7 Desember 2016. //Yudi

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com