,
06 November 2018 | dibaca: 129 pembaca
Pertemuan OGP, Menteri PPN: Indonesia Komitmen Laksanakan Open Government

Seoul-Korsel, skornews.com

 

Dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para menteri pembangunan dari negara-negara anggota Open Government Partnership (OGP), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan open government yang memegang peranan penting mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. 

 

Keterbukaan, inklusivitas dan transparansi, Indonesia telah mengembangkan instrumen kebijakan fiskal dan pembangunan sektoral untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan wilayah yang kurang berkembang seperti kebijakan Dana Desa yang didistribusikan secara langsung sejak 2015. Pada 2018, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun untuk 74.957 Desa. 

 

“Akuntabilitas penggunaan Dana Desa juga harus diperketat agar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Disinilah peran open government sangat penting untuk memaparkan informasi penggunaan anggaran," tegas Menteri Bambang dalam sesi Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting Ministerial Roundtable yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan (6/11).

 

 

Open government juga berkontribusi dalam kesuksesan program bantuan sosial. Studi yang dilakukan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL) atas program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) membuktikan bahwa transparansi dapat meningkatkan penerimaan program beras bersubsidi tersebut hingga 26 persen. 

 

Dalam Renaksi OGI 2018-2020 mendatang, Indonesia berkomitmen untuk mendorong komponen partisipatif dan transparansi terkait program raskin. Renaksi tersebut sekaligus menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), terutama bagi target pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. 

 

Inisiatif open government juga akan berlanjut melalui kemitraan internasional seperti G20, ASEAN, dan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia). Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, terutama untuk menyediakan asistensi dan advokasi terkait isu open government bagi Mongolia, Sri Lanka, dan Filipina.

 

 

Salah satu poin penting dalam pelaksanaan open government adalah open contracting. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis untuk membidik pembangunan ekonomi yang lebih baik. Pada 2018, budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2.220,7 triliun rupiah dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, membangun infrastruktur, menambah nilai tambah perkembangan ekonomi dan memastikan ketahanan energi dan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga. 

 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia sangat mendorong terjadinya akuntabilitas birokrasi dengan modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui reformasi kebijakan dan institusi. “Sejak 2010, kami membangun sistem yang disebut Electronic Procurement Services yang dilaksanakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). 

 

Di era teknologi, Pemerintah Indonesia berusaha memanfaatkannya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Di awal 2018, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mandat pembentukan e-Procurement yang terdiri atas sejumlah sistem pengadaan daring, di antaranya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Tendering, e-Purchasing, e-Contract, e-Catalogue, dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP), untuk mengakselerasi transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa sekaligus mendorong peran publik dalam prosesnya.

 

“Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa open contracting dapat membawa dampak yang sangat signifikan bagi upaya kami dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami terus mendorong terwujudnya pemerintah yang transparan dengan memperkuat sinergi Renaksi OGI 2018-2020 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2019-2020,” tegas Menteri Bambang dalam Sidang OGP Asia-Pacific Regional Meeting yang mengangkat tema “Renewing Trust through Open Contracting," kata Staf Biro Humas dan TU Pimpinan Bappenas, Cita Adelia dalam rilisnya yang diterima skornews. ||Awi

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com