,
23 November 2015 | dibaca: 792 pembaca
Perpres Satgas PPII Cacat Hukum
Hamka : Untuk Mendukung Niat Baik Menteri Lebih Baik Ditinjau Ulang

Anggota Komisi IV DPR RI/Fraksi Partai Golkar, Hamka Kady

JAKARTA, Skornews.com

Anggota Komisi IV DPR RI, Hamka Kady menyarankan agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang Peraturan Presiden (Perpres) No 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (PPII) karena bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

 

Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2015 itu dinilai bertentangan dengan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

 

Ia menyebutkan Perpres itu menempatkan Menteri Kelautan sebagai Komandan Satuan Tugas dan Wakil Kepala Staf TNI Aangkatan Laut sebagai kepala pelaksana harian dengan kewenangan memegang komando dan pengendalian terhadap kapal, pesawat udara, serta teknologi lainnya dari TNI AL.

 

“Ini tidak tidak sesuai dengan UU No 3 Tahun 2002. Wakasal itu tidak memiliki otoritas pelaksanaan komando dan pengendalian, otoritas itu ada pada Panglima Armada atas perintah Panglima TNI” ujar Hamka kepada Skornews beberapa waktu lalu.

 

Pada pasal 18 ayat (2) UU No 3 Tahun 2002 menyatakan, Panglima TNI sebagai penyelenggara perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.

 

Selain itu, lanjut Hamka, penggunaan kekuatan TNI merupakan kewenangan Panglima TNI sesuai pasal 19 ayat (1) UU No 34 Tahun 2004 yang menyatakan tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

 

Karena melanggar undang undang, Hamka menegaskan Satgas PPII itu secara kelembagaan cacat hukum, akibatnya keputusan dan tindakannya juga otomatis cacat hukum.

 

“Untuk mendukung niat baik menteri, lebih baik ditinjau ulang, karena sesuatu yang melanggar hukum, produknya juga melanggar hukum” katanya mengingatkan.

 

Hamka menambahkan, seharusnya yang diefektifkan adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No 34 Tahun 2014 tentang Kelautan. Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah memberikan arahan untuk fokus memperkuat (Bakamla) RI sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab di laut dengan mengubah nama menjadi Coast Guard sesuai Perpres No 178 Tahun 2014.

 

"Ironisnya Perpres tersebut bukannya memperkuat Bakamla, tapi malah membentuk Satgas," Imbuhnya. ARM

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com