,
19 Desember 2017 | dibaca: 1571 pembaca
Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai Bappenas dan Kemenkumham

Jakarta, skornews.com

 

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Perpres 130 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenkumham dan telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 Desember 2017.

 

Hal itu dilakukan berdasarkan pertimbangan peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionas (PPN/Bappenas) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pemerintah memandang perlu menyesuaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 103 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas dan Perpres Nomor 105: Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenkumham.

 

Pegawai (PNS dan Pegawai lainnya) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

 

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut.

 

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada:

 

a. Pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang tidak mempunyai jabatan tertentu

b. Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan

c. Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai

d. Pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi.

 

 

Tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian PPPN/Bappenas dan Kemenkumham sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017, dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya, (Pasal 5 ayat 2)

 

 

Disebutkan dalam Perpres tersebut, Menteri PPPN/Kepala Bappenas dan Menkumham yang mengepalai dan memimpin Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (Seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham.

 

Tunjangan kinerja bagi Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkumham  sebagaimana dimaksud, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017, “Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud  dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara” (Pasal 7).

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham diatur dengan Peraturan Menteri. ||red (sumber:setkab)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com