,
03 Mei 2017 | dibaca: 660 pembaca
Pengelolaan Kelapa Sawit Rawan Korupsi

gbr. ilustrasi

Jakarta, skornews.com

 

Komoditas kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, pengelolaannya masih banyak menimbulkan masalah.

 

Lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan dan pengendalian membuat sektor ini rawan korupsi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit sering melibatkan Kepala Daerah, seperti yang sudah ditangani oleh KPK yakni Bupati Buol, Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal.

 

Dalam kajian Tahun 2016, KPK menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

 

Kondisi tersebut tidak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan sehingga rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi.

 

Dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.  Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang.

 

Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia, Kementerian dan Lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan, akibatnya masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 Juta hektare.

 

Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkembunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 Triliun alokasi dananya.

 

Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, promosi, advokasi dan riset. Tak hanya itu, pungutan pajak sektor kelapa sawit juga tidak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor ini mengakibatkan ada kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 Miliar dan lebih bayar Rp 10,5 Miliar. Tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan.

 

Sejak Tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen. Dari hasil kajian ini, KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait harus menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. KPK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut. ||Yudi (sumber: KPK)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com