,
11 Januari 2018 | dibaca: 967 pembaca
Pengadaan Lift Bappenas Langgar PERPRES

Jakarta, skornews.com

 

Pekerjaan pemasangan Lift Gedung Kementerian PPN/Bappenas senilai Rp 3,8 Miliar APBN Tahun 2016 diduga melanggar pasal 89 dan 93 Peraturan Presiden (Perpres) No. 4/2015 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah serta pasal 4 Permekeu 243/2015.

 

 

Hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016, pekerjaan belum mencapai progres 50% namun telah dibayarkan lunas 100% kepada pelaksana pekerjaan.

 

Pelaksana pekerjaan juga diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga Tahun 2017 tanpa dokumen perpanjangan kontrak.

 

Doc. September 2017

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Thohir Afandi menjawab 3 poin pertanyaan yang diajukan skornews, (11/1/18):

 

Apa dasar pembayaran seluruhnya dibayarkan kepada rekanan akhir tahun 2016 sementara progress pekerjaan belum 100%?

 

“Kementerian PPN/Bappenas membayar 100 persen dengan pertimbangan adanya jaminan dari pihak penyedia jasa untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang didukung dengan bank garansi dan pernyataan kesanggupan di atas materai”

 

Apa dasar perpanjangan kontrak diberikan, dan diberikan melebihi ketentuan waktu mks. perpanjangan yang diatur dalam perundangan?

 

“Kementerian PPN/Bappenas tidak melakukan perpanjangan kontrak tetapi memberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk segera menyelesaikan pekerjaan secepatnya, dengan memberlakukan pengenaan denda keterlambatan sebagaimana ketentuan yang berlaku”

 

Anggaran lebih dari Rp 3 M, apa pertimbangan membolehkan pelaksanaan dikerjakan perusahaan klasifikasi "kecil"?

 

“Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift di Kementerian PPN/Bappenas nilainya sekitar Rp 3,8 M., dan perusahaan penyedia jasa yang melaksankan pekerjaan ini memiliki kualifikasi menengah, bukan kecil”

 

Aktivis anti korupsi, Bowo Diharjo menyampaikan keprihatinannya atas kesadaran pihak Bappenas melanggar Perpres yang mengatur tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

 

“Jika hal semacam itu dibenarkan dan ditiru intansi lainnya terutama di daerah, wah bisa kacau dan akhirnya akan menjadi akal-akalan “berjamaah” pemberi dan penerima pekerjaan,” kata Bowo.

 

Bowo Diharjo menambahkan, “untuk apa dibuat aturan kalau tidak menjadi rujukan, kami mengutuk keras dan segera menggelar aksi menuntut penegak hukum mengusut hal tersebut karena diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang serta KKN,” tegasnya. ||drw

 

Besambung…!

Tanggapan Pakar Pengadaan Barang Dan Jasa

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com