,
17 Maret 2018 | dibaca: 824 pembaca
Pengadaan Lift Bappenas Diperiksa Polisi

Jakarta, skornews.com

 

Kepolisian Daerah Metro Jaya akhirnya memeriksa pengadaan barang dan jasa 6 unit lift gedung Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2016 sebesar Rp 3.928.960.000, PPK dan Pokja telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

 

Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Thohir Afandi saat dihubungi skornews membenarkan hal tersebut namun Ia mengaku tidak mengetahui detil siapa saja yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

 

“Sepengetahuan saya, permasalahan tersebut sedang berproses,” terang Thohir Afandi, (16/3).

 

Thohir menambahkan, Kementerian PPN/Bappenas tentu akan tunduk dan mengikuti prosedur yang berlaku.

 

“Kami meyakini bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada,” kata Karo Humas kepada skornews, (16/3/18).  

 

Penelusuran skornews lebih lanjut, hasil audit BPK-RI ternyata menemukan deretan pelanggaran peraturan perundangan, yakni:

 

1. Perpres 54/2010 dan perubahannya tentang PBJ: pasal 11 (1), pasal 17 (2), pasal 17 (3), pasal 89 (2), pasal 89 (2a), pasal 89 (4), pasal 89 (4a), pasal 93 (1), pasal 93 (2), pasal 120.

2. Permenkeu 194/PMK.05/2014: pasal 2, pasal 3 (1), pasal 4 (1,2,3,4), pasal 9 (1,2,3,4,5), pasal 10 (1,2,3,4,5,6), pasal 11 (1,2,3,4)

3. Peraturan Kepala LKPP 14/2012 tentang Juknis Perpres PBJ

4. Pertaturan Dirjen Perbendaharaan PER-44/PB/2016 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara

5. SPK Nomor 098/SPK/02.01.01-BAPPENAS/18/2016 tentang pekerjaan dan pemasangan lift gedung Bappenas

 

Menyikapi hal tersebut, aktivis anti korupsi MBI yang sebelumnya telah menggelar aksi demo di Kementerian PPN Bappenas mengatakan bahwa jika Kepala Biro Humas mengatakan telah melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan perundangan, bisa saja peraturan yang Ia baca berbeda dengan peraturan yang dibaca BPK-RI.

 

“Mungkin saja peratuan yang dia baca berbeda dengan peraturan yang kita baca dan yang dibaca auditor BPK, suruh tunjukkan mana aturan yang membenarkan,” kata Tasrif kepada skornews, (16/318).  

 

Sebelumnya, skornews intens menerbitkan delapan kali pemberitaan bersambung, menyoroti proses pengadaan lift tersebut, sejumlah poin krusial catatan redaksi adalah:

 

1. Pelaksana pekerjaan ditunjuk langsung setelah sebelumnya 2 kali gagal lelang

 

2. Pelaksana pekerjaan dibayar lunas (100%) pada akhir tahun anggaran 2016 sementara dari 6 unit lift yang dikerjakan, belum 1 unit-pun yang selesai (terpasang)

 

3. Pelaksana pekerjaan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada tahun berikutnya (Tahun 2017) tanpa dilakukan addendum (Perpanjangan  Kontrak)

 

4. Pelaksana pekerjaan melaksakan pekerjaan tanpa batas waktu penyelesaian pekerjaan, 3 unit lift terpasang  pada Bulan April dan 3 unit berikutnya pada September 2017

 

Berita sebelumnya klik disini

Penulis: Drw, Arie Prabowo

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com