,
21 Februari 2017 | dibaca: 747 pembaca
Pemilih Pengguna SUKET Rawan Manipulasi
LAKIP RI Desak PSU Di Sejumlah Kecamatan

Ketua Umum LAKIP RI, Drs. Aldin M. Natsir, M.Si

Polman-Sulbar,skornews.com

 

Menyeruaknya dugaan sejumlah kecurangan pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Kab. Polewali Mandar mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, LAKIP RI.

 

Ketua Umum LAKIP, Aldin M Narsir kepada skornews menjelaskan bahwa TPS Sumarrang, Kec. Canpalagian terjadi ketidaksingkronan jumlah perolehan suara Paslon No. 3 di formulir C1 (tertulis 144, jumlah seharusnya 114)

 

Dilanjutkan Aldin, Ribuan pemilih pengguna Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP Elektronik di Polewali Mandar sangat rentan dimanipulasi karena pengguna Suket tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

 

LAKIP juga mengemukakan terdapat ASN berinisial "F" yang melakukan pencoblosan ganda dan pemilih pengguna Suket yang dikeluarkan sehari sebelum pencoblosan

 

"Kami sudah laporkan sejumlah pelanggaran ke Panwaslu Kab. Polman dan mendesak dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di Lima Kecamatan yang terbukti terjadi pelanggaran," Tegas Aldin.

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Komisioner KPU Polewali Mandar, Said Usman membenarkan kejadian di TPS Sumarrang, Campalagian namun telah dilakukan sinkronisasi

 

"itu hanya kesalahan penulisan karena tidak semua Formulir C1 di TPS tersebut salah, C1 yang dipegang Panwas misalnya benar tertulis 114 untuk perolehan suara Paslon No.3," terang S. Usman kepada skornews.

 

Sementara untuk pemilih yang menggunakan Surat Keterangan pengganti KTP, itu dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan diakomodir oleh penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya, "Hal itu telah sesuai aturan," terang Usman.

 

Usman melanjutkan, pengguna Suket memang tidak terdaftar dalam DPT karena dimungkinkan pada saat pendataan oleh petugas yang bersangkutan tidak berada di rumahnya tapi dipastikan adalah warga yang berdomisili di wilayah dimana Ia melakukan pencoblosan dan telah terdata dalam perekaman KTP Elektronik Disdukcapil.

 

"Tercatat lebih dari 5000 pemilih yang menggunakan Surat Keterangan pengganti KTP dan mengenai waktu diterbitkannya Suket itu kewenangan Disdukcapil dan tidak diatur dalam undang-undang maupun aturan KPU. Pengguna Suket silahkan memilih tapi waktu pencoblosan pada jam 12.00-01.00," kata Usman menambahkan. (21/2)

 

Ketum LAKIP RI, Drs. Aldin M. Natsir, M.Si menegaskan bahwa pada pemilih SUKET itulah yang sangat rentan terjadi pelanggaran massif dan akan terus kami usut, tegasnya.

 

"Diduga oknun ASN kelurahan Darma, "M" mebawa 75 surat suara dari TPS 5 Darma  (15/2) tanpa pengawalan petugas dan panwas, surat suara itu rencananya akan dibawa ke RSUD untuk pelayanan kepada pasien dalam menggunakan hak pilihnya namun "M" membawa surat suara tersebut ke TPS 4 Kel. Darma lalu mengembalikan ke TPS 5," Kata Aldin (21/2).

 

Hingga berita ini di update (21/2, 15:29 Wib) oknun "M" belum dapat di konfirmasi.//Awi

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com