,
15 Februari 2018 | dibaca: 642 pembaca
Pemerintah Gagap, Aktivis Bicara

Foto bersama: Jajaran Ditjen Perkebunan saat menerima pengaduan perwakilan masyarakat Maybrat/Sorsel yang terkena dampak perkebunan sawit

Jakarta, skornews.com

 

Pengaduan Tokoh Masyarakat Sorong Selatan dan Maybrat ke Pemerintah Pusat terkait tidak dilaksanakannya penanaman (kebun) plasma oleh perusahaan perkebunan sawit PMA, PT ANJ (Group) Tbk. Hingga kini belum disikapi Direktorat Perkebunan, Kementerian Pertanian.

 

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman izin usaha perkebunan bahwa perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20% dari luas areal perkebunan

 

Sebelumnya (26/1/18), perwakilan masyarakat Sorong Selatan dan Maybrat mendatangi Kantor Kementerian Pertanian meminta Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perkebunan.

 

“Jangan cuma dibuat aturan itu tapi kepatuhan pengusaha tidak diawasi,” kata Soleman Mate.

 

 

Soleman melanjutkan, kalau perusahaan semaunya dan pemerintah selalu memihak pengusaha, kembalikan saja hutan tempat kami hidup selama ini.

 

“Hutan itu tempat kami cari makan dan berburu, ini tanah adat kami” kata soleman dengan dialeg daerahnya yang khas, (6/2/18).

 

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Bambang, MM saat dihubungi skornews mengatakan akan kami bicarakan hari ini.

 

“Ok, pagi ini akan saya bicarakan dengan Direktur,” kata Bambang kepada skornews , (13/2/18).

 

Sebelumnya, (12/2/18). Direktur Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan, Ir. Irmijati Nurbahar, M.Sc mengatakan pengaduan tersebut ditindaklanjuti Kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan Usaha Direktorat Tanaman Tahunan Ditjenbun, Gento widayanto.

 

Gento Widayanto yang dihubungi skornews mengaku belum mendapat informasi.

 

“Saya belum dapat informasi,” kata Gento saat dihubungi skornews, (14/2/18).

 

Aktivis NGO, Yandri Untoro saat dihubungi skornews mengaku prihatin atas keresahaan masyarakat yang terkena dampak usaha perkebunan sawit PMA, itu tidak boleh dibiarkan.

 

“Kami akan kawal pengaduan itu dan mendesak pemerintah segera bersikap, penanaman plasma itu kan kewajiban perusahaan perkebunan sawit, bagaimana Menteri Pertanian dapat wujudkan “mimpi” swasembada pangan jika persoalan seperti ini saja mereka “gagap” tegakkan aturan,” kata Yandri kepada skornews, (15/2/18).

 

Sementara itu, managemen PT ANJ (Group) Tbk. memutuskan untuk tidak menanggapi konfirmasi skornews.

 

“Mengenai konfirmasi dan pemberitaan skornews, managemen memutuskan tidak akan menanggapi,” kata Pimpinan ANJ Sorong, Gritje Ponataba yang diterima perwakilan skornews (group) sorong, Pelopor Jakob Sumampow (12/2).

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, baik Menteri Pertanian maupun Dirjen Perkebunan serta Direktur Tanaman Tahunan kompak belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis ||awi

 

Tonton Videonya

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com