,
02 November 2017 | dibaca: 461 pembaca
Pemanfaatan Hutan Teluk Jambe Muara Gembong

Bekasi-Jabar, skornews.com

 

Kunjungan Kerja Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka penanaman pohon Rhizophora Mucronata dan penyerahan Surat Keputusan (SK) pemanfaatan hutan kawasan hutan negara kepada sejumlah Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/11).

 

Presiden mengingatkan pentingnya sertifikat hak atas tanah agar terhindar dari sengketa. Jokowi meminta agar izin pemanfaatan hutan yang berlaku sampai 35 Tahun itu dipegang betul. Nanti kalau betul betul dimanfaatkan, produktif dan mensejahterakan, izin akan diperpanjang selama 35 tahun lagi.

 

“Artinya, sudah sebetulnya saudara-saudara memiliki hak untuk mengerjakan, status hukumnya juga jelas jadi tidak usah demo lagi ke Istana,” tutur Presiden.

 

Sebelumnya, Presiden mengaku ingat saat bertemu petani dari Teluk Jambe di Istana Kepresidenan, Jakarta, Mei 2017 lalu. Para petani yang sudah berbulan-bulan demo itu bahkan mau mengubur diri di depan Istana.

 

“Masa mau menyakiti diri sendiri terus saya undang masuk ke Istana, betul?” kata Presiden berkisah saat berdialog dengan petani yang mengaku hanya memiliki Surat Keterangan Desa (SKD).

 

Karena bukan sertifikat, tentu saja bukti petani lemah secara hukum. Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN agar masalah ini diselesaikan secepatnya.

 

Namun karena bidang-bidang tanah yang dimiliki petani tersebut berada di kawasan Perhutani maka para petani tersebut diberikan Surat Keputusan (SK) pemanfaatan hutan dan SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan.

 

Pada kunjungan tersebut, Presiden menyerahkan SK yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara untuk dapat diakses oleh petani dan petambak, yakni:

 

SK ijin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,9 Ha bagi 38 KK


SK izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang  seluas 1.566 Ha dengan 783 KK


SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Bukit Alam dengan Perhutani di petak 13,14, 230 dan 24 BKPH Teluk Jambe, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 158 Ha, dengan 79 KK


SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH Mekarjaya di petak 12 dan 17 BKPH Teluk Jambe Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 180 Ha, dengan 90 KK


SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH Mulya Jaya di petak  23 EF, 25 EF, 26 APCD dan 33A BKPH Teluk Jambe Desa Mulya sejati Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 160 Ha, dengan 80 KK

 

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. ||red (sumber:setkab)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com