,
30 Oktober 2015 | dibaca: 1125 pembaca
Panwaslu dan Plt Bupati Pangkep Lindungi Kabag Humas

PANGKEP, Skornews.com

Pernyataan dukungan terhadap incumbent H. Syamsuddin A. Hamid pada Pilkada Pangkep yang dilontarkan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, Zuryamsyah mendapat pembelaan dari Panwaslu Kabupaten Pangkep.

 

Sebelumnya, pernyataan itu dikecam Aktivis Lembaga Pemantau Demokrasi Kabupaten Pangkep, Makbul Suaib yang menilai Zuryamsyah tidak taat asaz dan melanggar peraturan perundang undangan terkait netralitas Aparat Sipil Negara (ASN).

 

Beberapa peraturan yang disebutkan Makbul telah dilanggar oleh Zuryamsyah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

 

Namun Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangkep, Saharuddin yang dikonfirmasi via telephone,(28/10) mengatakan Zuryamsyah tidak melanggar peraturan.

 

Pernyataan Kabag humas tersebut tidak melanggar undang-undang, bahkan ia merasa dijebak karena pengakuan itu tidak diketahui akan dirilis melalui berita online skornews.com tandasnya dengan nada tinggi.

 

Sementara Plt. Bupati Pangkep, H. Ruslan Abu yang juga Assisten IV Pemprov Sulawesi Selatan belum bersedia juga memberikan tanggapannya.

 

“Bapak lagi sibuk dan tidak mau mengomentari persoalan itu” ujar ajudan Plt Bupati, Ahmad

 

Salah seorang warga Minasate'ne Kabupaten Pangkep, Madi berharap agar kasus Kabag humas itu tetap ditindaklanjuti karena telah jelas melanggar undang undang akibat keberpihakannya terhadap incumbent.

 

Madi bahkan menyesalkan tanggapan dari ketua panwas yang terkesan tidak netral dan tidak jeli melihat pelanggaran peraturan Pilkada.

 

Masa ketua panwaslu pangkep menganggap itu bukan pelanggaran, indikasinya semakin jelas bahwa pihak panwaslu juga tidak menunjukkan netralitas dalam mengawal pilkada pangkep, kami curiga bahwa H. Syamsuddin telah mengintervensi birokrasi termasuk panwaslu kabupaten” tegasnya.

 

Berdasarkan himbauan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi di Jakarta beberapa waktu yang lalu ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memihak dalam Pilkada maka sudah bisa dicopot dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

 

Olehnya itu Plt. Bupati Pangkep harus segera mencopot Zuryamsyah dari jabatannya “Kalau bapak H. Ruslan belum mau menindaklanjuti maka kami akan melakukan demonstrasi di kantor gubernur sulawesi selatan agar beliau ditarik kembali ke provinsi dan dipecat juga karena telah melindungi kabag humas dan tidak mengindahkan perintah bapak menteri PAN-RB” tegas Mansyur, Aktifis Komunal Sulawesi Selatan. Rauf

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com