,
21 April 2016 | dibaca: 968 pembaca
Panitia Pilkades Tupabbiring Dituding Curang

Suasana rapat panitia Pilkades Tupabbiring

MAROS, Skornews.com

Jegal menjegal lawan politik dalam setiap suksesi kepemimpinan terjadi di semua tingkatan, baik ditingkat pusat sampai ke tingkat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal itu juga dituding terjadi pada ajang Pilkades Tupabbiring yang akan digelar 7 Agustus 2016.

 

Sejumlah aturan terkait persyaratan calon ditengarai menjadi modus untuk menjegal calon lain, diantaranya tentang syarat domisili calon yang akan ikut bertarung dalam Pilkades Tupabbiring Kecaman Bontoa yang dinilai memberatkan.

 

Sebagaimana informasi yang diterima Skornews, dalam draf aturan Pilkades Tupabbiring khususnya pada pasal 17 diatur domisili para calon.

 

Ayat 1 pasal itu berbunyi Bakal calon kepalah desa harus bertempat tinggal di desa setempat yang di buktikan dengan kartu tanda penduduk ( KTP), kartu keluarga (KK) dan surat keterangan sebagi penduduk setempat dari kepala desa

 

Kemudian pada ayat 2 disebutkan dalam hal kepala desa tidak bersedia mengeluarkan surat keterangan sebagai penduduk setempat sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 maka dapat di lakukan oleh camat.

 

Terdapat lima bakal calon yang disebut sebut akan meramaikan Pilkades, dua diantaranya akan gugur jika aturan tersebut di jalankan karena yang bersangkutan secara administrasi memang berdomisili di desa setempat, tapi tidak mempunyai tempat tinggal di Tupabbiring.

 

Seorang warga berinisial AS mengaku kecewa atas aturan itu karena akan menggugurkan beberapa bakal calon yang disebut akan ikut meramaikan Pilkades termasuk calon yang ia dukung.

 

“Memang dia tidak menetap di kampung kami tetapi secara emosional masayarakat sangat dekat dengan calon itu, hanya dialah yang bisa memenuhi hak demokratis kami sebagai warga desa, wajar saja kalau dia tinggal diluar desa karena persoalan cari nafkah,itukan bisa di maklumi” Ujarnya

 

Sementara salah seorang Bakal calon, Muhammad Ridwan Azis juga ikut mengkitisi aturan domisili tersebut. Menurutnya aturan itu akan mengebiri haknya.

 

“Apakah KTP dan KK tidak membuktikan bahwa saya penduduk Tupabbiring, kalau aturan ini di sahkan berarti cacat hukum” Tegas Ridwan.

 

Ridwan yang merasa dirugikan mengaku akan melakukan perlawanan jika aturan itu tetap dijalankan

 

“Sangat jelas merugikan saya” Keluhnya.

 

Salah satu panitia Pilkades, Abdul Muis Abbas yang dikonfirmasi via BBM mengatakan Bakal calon kepala desa yang tidak berdomisili di Tupabbiring namun memiliki administrasi kependudukan yang menunjukkan bertempat tinggal di Tupabbiring tetap bisa mengikuti pemilihan kepala desa.

 

 “Mereka masih tetap bisa ikut karena keabsahan seseorang tempat tinggal itu dilihat dari administrasi bukan rumahnya diperiksa” Ujarnya.

 

Reporter : Syamsir

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com