,
30 Oktober 2017 | dibaca: 793 pembaca
Pakar PBJ Desa: Perlu Aparatur Andal Kelola Dana Desa

gbr. ilustrasi skornews

Jakarta, skornews.com

 

Menyikapi maraknya Kepala Desa yang tersandung persoalan hukum dalam pengelolaan Dana Desa (DD), hal itu diduga terjadi karena ketidaksiapan Perangkat Desa dalam hal kemampuan dan kompetensi managemen keuangan dan kepemimpinan.

 

Hal itu membuat sejumlah Pakar angkat bicara, diantaranya Pakar Kebijakan Pemerintah Daerah Local Government, Prof. Hanif  Nurcholis dan Pakar Pengadaan Barang Jasa (PBJ), Dr. Hasudungan Sihombing.

 

Prof. Hanif  Nurcholis berpandangan bahwa sejatinya Lembaga Desa bukan lembaga pemerintahan tetapi Lembaga Rakyat yang dibentuk oleh Negara, karena Kepala Desa kapasitasnya bukan sebagai lembaga pemerintahan dan tidak memiliki kompetensi. Jadi ingat, Kepala Desa bukan pejabat negara dan perangkat desa pun bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu rekrutmennya pun tidak jelas. Sehingga perangkat desa itu tidak masuk dalam regulasi undang-undang nomor 5 tahun 2015 tentang ASN karena sifatnya hanya lembaga rakyat,” ungkap Prof. Hanif sebagaimana dikutip dari laman garudanews.id

 

Pandangan berbeda disampaikan Pakar Pengadaan Barang Jasa (PBJ), Hasudungan Sihombing yang kerap disapa Hastoruan saat dihubungi skornews.com

 

Pakar Pengadaan Barang Jasa (PBJ), Dr. Hasudungan Sihombing

 

 

Menurutnya, Program Dana Desa harus didukung dan diteruskan. Hanya saja, Pemerintah perlu menyiapkan aparatur-aparatur Desa yang andal, yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama "ujung tombak" yang melakukan Belanja Desa yaitu Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK Desa).

 

TPK ini sebenarnya merupakan Panitia Pengadaan Barang Jasa (PBJ) di Desa, sayangnya kurang mendapat perhatian yang cukup.

 

“Saat ini terdapat sekitar 200.000 TPK Desa yang tersebar di seluruh Indonesia namun demikian, dengan tingkat pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD dan SMP, apa yang mau diharapkan?,” kata Hastoruan.

 

Sangat disayangkan jika nantinya semangat membangun dari para TPK Desa ini harus kandas karena berurusan dengan hukum, ditambah lagi aturan mengenai PBJ Desa berbeda tiap Kabupaten/Kota.

 

Kehadiran MoU Kapolri, Mendagri dan Mendes sangat membantu karena bisa dijadikan sebagai pondasi aturan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Aparatur Desa selain masalah pengawasan.

 

“Ruang lingkup MoU ini juga sangat mengena terutama bagian penguatan Aparatur Pemda, Desa dan Masyarakat,” terang Hastoruan menambahkan.

 

Perangkat Bhabinkamtibmas yang berada di Polsek-Polsek sangat tepat diberdayakan untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan di Desa-Desa.

 

Namun demikian perlu diingatkan bahwa karena masalah ini merupakan hal yang baru bagi Bhabinkamtibmas maka mereka perlu mendapatkan Bimtek PBJ Desa.

 

“Selain itu, perlu terus berkolaborasi dengan lembaga profesi dibidang Pengadaan Desa. Sehingga setiap saat dapat berkonsultasi maupun menerima masukan-masukan terkait permasalahan yang dihadapi di Desa,” tutur Hastoruan kepada skornews.com. ||awi

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com