,
01 Desember 2016 | dibaca: 387 pembaca
Ombudsman: 78,41% Unit Layanan Publik Tidak Melibatkan Masyarakat

Jakarta, skornews.com

 

Sebanyak 78,41 persen dari 2000 Unit Layanan Publik tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik, data tersebut merupakan hasil dari survei kompetensi penyelenggara layanan yang dilakukan Ombudsman RI pada kurun waktu Mei-Oktober tahun 2016.

 

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan Kementerian/Lembaga/Pemda untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik, "Disamping melakukan survei kepatuhan atribut layanan, mulai tahun ini Ombudsman juga memberikan perhatian apakah unit layanan publik tersebut melibatkan masyarakat atau tidak dalam penyusunan standar layanan, ini penting untuk meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat sisi pengawasan, "kata Adrianus di Kantor Ombudsman RI, Selasa (29/11).

 

Adrianus  menambahkan, dari survei tersebut, didapatkan hasil sebanyak 60,73% unit layanan publik di Indonesia tidak melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Padahal survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur bagi unit layanan untuk melakukan evaluasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Survei kepatuhan atribut layanan oleh Ombudsman RI merupakan penilaian kepatuhan Kementerian/Lembaga/Pemda terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009. Pada tahun 2016, Ombudsman RI melakukan penilaian mencakup 12 Ribu produk pelayanan publik di 25 Kementerian, 15 Lembaga, 33 Provinsi, 85 Kabupaten dan 55 Kota. Tahun ini jumlah entitas yang disurvei oleh Ombudsman meningkat dibandingkan Tahun 2015 lalu yakni 22 Kementerian, 15 Lembaga, 33 Provinsi, 64 Kabupaten dan 50 Kota.

 

"Akan  dilaksanakan  penganugerahan  predikat  kepatuhan  terhadap  standar  pelayanan publik kepada entitas yang masuk dalam zona hijau/zona kepatuhan tinggi di Jakarta pada awal  Desember  2016.  Rencananya akan  diserahkan  langsung oleh  Presiden  Republik Indonesia," kata Adrianus.

 

Berikut ringkasan hasil Survei Kepatuhan Atribut Layanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI

 

Kementerian

Sebanyak 44% atau 11 Kementerian masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi  dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang  Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Pusat

 

Lembaga

Sebanyak 66,67% atau10 Lembaga masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi  dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Pusat

 

Provinsi

Sebanyak 39,39% atau 13 dari 33 Provinsi masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi  dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah

 

Kabupaten

Sebanyak 18% atau 15 dari 85 Kabupaten masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi  dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah

 

Kota

Sebanyak 29% atau 16 dari 55 Kota masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah. (sumber: Humas Ombudsman Republik Indonesia)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com