,
11 Desember 2019 | dibaca: 205 pembaca
Oknum Juru Ukur BPN Kembalikan Dana Warga

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Sulbar, Azhary Fardiansyah

Polman-Sulbar, skornews

 

Oknum pegawai BPN Polewali Mandar akhirnya mengembalikan dana pengurusan sertifikat tanah kepada warga yang dipungut tidak sesuai standar pelayanan dan peraturan pertanahan, pengembalian ini dilakukan setelah melalui proses mediasi di meja Ombudsman RI Sulbar.

 

Dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Sulbar ditemukan adanya tindakan maladministrasi berupa penarikan biaya pengurusan sertifikat tanah yang tidak melalui Standar Operasioal Prosedur (SOP).

 

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Sulbar, Azhary Fardiansyah mengatakan sekitar tahun 2016 lalu, sejumlah masyarakat Desa Indu Makkombong, Kab. Polewali Mandar melakukan pengurusan sertipikat tanah. 

 

"Warga menganggap mereka ikut dalam program Proyek Nasional (prona) dari Kantor Pertanahan karena melibatkan oknum petugas BPN namun yang sebenarnya kegiatan tersebut bukan kegiatan Prona melainkan pemisahan sertifikat akan tetapi prosedurnya menyalahi aturan karena tidak terdaftar pada agenda kantor BPN Polman," kata Azhary.

 

Menurut Azhary, hal itu diketahui beradasarkan hasil klarifikasi kepala Desa Indu Makkombong dan pihak BPN Polman kepada Tim Pemeriksa Ombudsman RI Sulbar.

 

"Setelah ditelusuri pada tahun 2016 ada salah seorang juru ukur dari Kantor Pertanahan Polewali Mandar yang mengumpulkan dan menerima dana sebesar Rp 500.000 setiap warga untuk biaya pengukuran namun sampai tahun 2019 proses permohonan masyarakat tidak juga berjalan di Kantor Pertanahan, disini awal mula masalah ini muncul ke permukaan setelah adanya keluhan warga," jelas Azhary.

 

Azhary juga mengatakan petugas pengukur yang mengumpulkan dana dari masyarakat tersebut tidak memiliki surat tugas dan mekanisme permohonan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan standar pelayanan pertanahan.

 

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan layanan publik yang baik kepada masyarakat, Ombudsman menyarankan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar untuk memberikan sanksi admnistratif kepada oknum petugas yang bersangkutan dan segera mengembalikan dana yang ditarik dari warga.

 

Menindaklanjuti saran dari Ombudaman RI Sulbar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Yoga Suwarna mengeluarkan surat peringatan (SP.1) dan sanksi kepada anak buahnya berupa tidak diberi kewenangan melakukan pengukuran dalam kurun waktu yang ditentukan serta mengembalikan dana sebesar Rp 14 Juta kepada 28 warga Desa Indu Makkombong.

 

Ombudsman berharap masyarakat dapat menempuh jalur resmi jika ingin melakukan proses permohonan pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

 

Pihak kantor pertanahan Kab. Polman diharapkan lebih ketat mengawasi internalnya agar tidak melakukan tindakan yang menyalahi standar layanan pertanahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.

 

Apresiasi tetap kami berikan kepada Pihak Kantor Pertanahan Polewali Mandar yang kooperatif dalam mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan saran Ombudsman. ||Aswan Nursandi

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com