,
06 April 2015 | dibaca: 1039 pembaca
Menteri KUKM Kabinet Kerja Diwarisi Kasus Korupsi LIFT
PPK Meninggal, Penyidikan Korupsi Lift KUKM Buntu

Jakarta, skornews.com

Masih segar di ingatan kita tentang kasus korupsi pengadaan Delapan unit lift di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Tahun anggaran 2012 yang merugikan Negara hampir Rp 20 Miliar.

 

Proyek yang bernilai Rp 23 Miliar itu dimenangkan oleh PT KIS, pemenang kemudian mensubkontrakkan seluruh pekerjaan dengan harga Rp 4 Miliar lebih kepada PT LMP yang dikerjakan menggunakan lift bekas dari cina. Sebelum Kementerian KUKM mengumumkan pemenang lelang, PT LMP telah terikat perjanjian kerjasama pengadaan dan pemasangan Delapan unit service elevator dengan PT LH sehingga kuat dugaan penetapan pemenang lelang telah diatur.

 

Parahnya, semua pihak terkait di Kementerian KUKM telah bekerjasama memuluskan “pencurian” anggaran proyek tersebut. Pasalnya, oknum-oknum yang terlibat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan (BAST) memberikan rekomendasi baik dan pekerjaan dinyatakan selesai kemudian dibayarkan 100% padahal hasil penelusuran Tabloid SKOR saat itu kondisi fisik pekerjaan belum mencapai 50 %.

 

Kejaksaan Tinggi DKI telah menyidik kasus itu dan menetapkan Dua Tersangka yakni Kasyadi (Pegawai KUKM), Samsul Bahri (Dirut PT LH) dan Rini Y. Fatimah (Dirut PT KIS). Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asnawi Bahtiar telah meninggal sehingga oknum-oknum pejabat diatasnya tidak dapat ditelusuri, “sumbernya kan PPK, PPK nya meninggal jadi keatas ini tidak bisa, mentok disitu” kata pihak Penkum dan Humas Kejati pada SKOR, (20/3/15).

 

Berdasarkan rilis siaran Pers yang diterima SKOR dari Humas Kejati DKI terkait perkembangan penanganan perkara tersebut menerangkan bahwa, “akibat perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp 17.430.534.091 sesuai hasil audit perhitungan kerugian dari BPK.”

 

“Ketiganya disangkakan melanggar pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) hurf b Undang-undang Nomor:31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.”

 

Aktivis Lembaga Informant Korupsi (LIK), yang akrab disapa Bang Awi mengatakan jika PPK suatu proyek pengadaan meninggal dan pihak-pihak diatasnya tidak dapat disidik kemudian penanganan kasusnya menjadi buntu maka hal itu perlu dijadikan topik diskusi hukum yang menarik.

 

“Dalam kasus korupsi di KUKM itu sudah sangat jelas dugaan keterlibatan oknum-oknum yang menandatangani  BAPF, BAPP dan BAST serta Konsultan proyek dan Panitia Penerima Barang yang kompak memberikan penilaian baik dan pekerjaan selesai 100% sehingga terjadi serah terima pekerjaan dan pembayaran,” ungkap Awi.

 

Awi melanjutkan, “saya meminta Tabloid SKOR bersama-sama dengan LIK agar menanyakan permasalahan itu ke komisi Hukum DPR serta Pakar Hukum Pidana agar permasalahannya jadi terang benderang, ” tegasnya.

 

Informasi yang dihimpun Tabloid SKOR bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada proyek pengadaan Delapan unit lift KUKM adalah juga PPK pada proyek pengadaan Video Tron KUKM, kedua proyek itu dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama 2012, sebagaimana diketahui bahwa kasus korupsi video tron melibatkan anak mantan Menteri KUKM, Syarif Hasan sebagai tersangka yakni Rievan Afrian. Rd.Drw

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com