,
17 November 2015 | dibaca: 1563 pembaca
Menolak Pancasila Berarti Pengkhianat Bangsa

SAMUEL BONAPARTE HUTAPEA

Opini By:

 

SAMUEL BONAPARTE HUTAPEA

(Direktur Eksekutif Yayasan Bonaparte Indonesia)

 

PANCASILA adalah Ideologi dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut dinyatakan juga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, penolakan ideologi tersebut oleh siapapun merupakan pengkhianatan atas bangsa.

 

Baru-baru ini merebak topik di masyarakat mengenai penyelenggaraan International People's Tribunal dengan salah satu wacana meminta agar Negara meminta maaf perihal peristiwa 1965 yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (“PKI”).

 

PKI adalah partai yang besar pada masanya, dengan ideologi komunisnya PKI dalam  gerakan-gerakannya identik dengan kekerasan dan keagresifan. Konflik dengan partai-partai islam di Indonesia mewarnai perjalanan PKI, antara lain, penyerangan pesantren dan pembakaran Al-Quran dalam tragedi Kanigoro dan tragedi Madiun adalah contoh kekerasan dan kekejaman PKI. Kali Pamali - Brebes juga menjadi saksi kekejaman PKI dimana banyak mayat korban yang sawah dan hartanya dirampas mengambang disitu. Selain itu, PKI melakukan doktrinisasi di banyak tempat kepada para siswa bahwa “Tuhan itu Tidak Ada”.

 

Adalah fakta sejarah bahwa beberapa Jenderal TNI dibunuh bahkan di hadapan anaknya sendiri oleh PKI (dapat dibayangkan bagaimana keagresifan PKI terhadap orang biasa jika terhadap Jenderal saja PKI berani melakukan itu). 

 

Untuk menilai sejarah, tentu tidak bisa dari kacamata hari ini, tentu harus melihat ke belakang lebih jauh guna memberi penilaian yang imbang. Menilai perihal PKI akan sangat salah jika hanya dinilai sejak tanggal 30 September 1965, lihatlah kebelakang sedikit lebih jauh lagi.

 

Segala tindakan memiliki konsekuensi, para anggota PKI dalam masanya telah menikmati segala fasilitas sebagai anggota PKI, sudah barang tentu ikut bertanggung jawab juga dalam kejatuhan kelompoknya. Tidaklah pantas pelaku kejahatan yang diamuk massa dan dihukum lalu menuntut permintaan maaf atas perbuatan tersebut.

 

Pelaku pelanggaran terhadap satu atau lebih pasal dalam sebuah Undang-Undang di Indonesia diancam sanksi atau hukuman. Penolakan atas ideologi Pancasila merupakan penolakan dan pelanggaran atas seluruh Undang-Undang yang berlaku di negeri ini, karena seluruh Undang-Undang di negeri ini dibuat berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

 

Adalah si Pengkhianat yang perlu menyatakan penyesalan atas pengkhianatannya tersebut dan memohon pengampunan kepada Negara dan Keluarga Korban (sekali-kali bukan sebaliknya).

 

Sama saja saat seseorang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan dihukum dan tidak jarang dihakimi masyarakat (pengadilan rakyat), tidaklah pantas jika si penjahat kemudian menuntut permintaan maaf atas hal tersebut.

 

Permintaan maaf kepada pihak yang salah akan membuat posisi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pihak salah tersebut. Dengan demikian, permintaan maaf kepada Komunis akan berimplikasi bahwa Negara Indonesia mengakui atau menerima keberadaan komunis di Indonesia. 

 

Perlu diingat bahwa ideologi komunis tidaklah “mati”, meskipun faktanya hampir di seluruh wilayah dimana komunisme tumbuh pada akhirnya nyata runtuh (tetapi tidak mati atau hilang).

 

Faham komunisme menolak penguasaan oleh Negara dan menolak untuk tunduk kepada hukum dan menolak konsep agama (agama manapun juga). Sehingga, kebijakan pemerintah NKRI yang belakangan nampak mesra dengan sebuah negara penganut komunis jangan sampai disusupi oleh neo-komunis (ingat ideologi tidaklah mati, tapi menjadi bahaya laten). 

 

Bonaparte Indonesia menolak tegas wacana tersebut dan meminta para penegak hukum di Indonesia untuk menindak tegas pihak manapun yang menolak ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dan baik PKI atau pihak lain manapun dan kapanpun yang menolak ideologi Pancasila harus dihukum seberat-beratnya atau angkat kaki dari NKRI. ***

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com