,
05 Agustus 2015 | dibaca: 1190 pembaca
Menengok Kasus Korupsi LIFT KUKM

JAKARTA, skornews.com


Pengadaan 8 (Delapan) unit lift di Kemenkop UKM Tahun anggaran 2012 dengan nilai proyek Rp 23.200.000.000,- yang dimenangkan oleh PT Karuniaguna Intismesta (PT KIS) sesuai kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 Tertanggal, 27 Agustus 2012 antara Kementerian Koperasidan UKM dengan PT KIS. Pekerjaan kemudian disubkontrakkan secara keseluruhan oleh PT KIS kepada PT LMP.


Diketahui sebelumnya bahwa PT LMP telah terikat perjanjian kerjasama pengadaan dan pemasangan Delapan unit service elevator merek Louser dengan PT Likotama Harun (LH) pada Tanggal 16 Juli 2012 dengan nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 sebelum pihak Kemenkop UKM mengumumkan pemenang lelang.


Pekerjaan telah diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dimana masing-masing dokumen itu menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift telahdinyatakan selesai 100% dalam keadaan baik/cukup, kemudian dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) Panitia Penerima Barang/Jasa Nomor 438/BAST/-PBJ/SMXI/2012.


Pekerjaan telah dibayarkan 100% kepada PT KIS melalui SP2D Nomor 211958A/019/110 Tanggal, 10 Desember 2012 dengan dilampiri BAST Panitia Penerima Barang/Jasa Nomor 438/BAST/-PBJ/SMXI/2012 Tertanggal, 26 Nopember 2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift telah dinyatakan selesai 100% dalam keadaan baik/cukup padahal secara faktual kondisi fisik proyek pengadaan lift pada periode waktu terbitnya dokumen itu baru selesai kurang dari 50%.


BAST tersebut dibuat berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 Tertanggal, 26 Nopember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) Tertanggal, 26 Nopember 2012 yang masing-masing menyatakan pekerjaan pengadaan lift telah selesai 100% dalam keadaan baik/cukup.


Dugaan kerugian keuangan Negara timbul karena PT KIS telah dibayar 100% namun oleh PT KIS pekerjaan pengadaan lift itu di subkontrakkan kepada PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) senilai Rp 4.026.412.500


Selisih antara nilai kontrak yang diterima PT KIS dengan realisasi pekerjaan proyek pengadaan lift yang dilaksanakan oleh PT LMP itulah potensi kerugian Negara sehingga terdapat dana proyek yang tidak jelas keberadaannya sebesar Rp 16.853.587.500,-.


Pihak Kejati DKI Jakarta kepada skor mengatakan bahwa penyelidikan kasus tersebut  ‘buntu’ di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena PPK-nya telah meninggal dunia sehingga pengusutan keterlibatan pejabat diatasnya tidak dapat ditelusuri, “emang bisa ditanyakan di kuburan,” demikian salah satu petikan wawancara dengan pihak Kejati DKI.


Saat ini tiga orang telah dijadikan tersangka oleh Kejati DKI, yakni; PPK (meninggal dalam Tahanan pada kasus korupsi Video Tron KUKM), Panitia penerima barang dan Dirut PT KIS (sedang terlibat kasus korupsi pekerjaan proyek pemerintah di daerah lain)


Praktisi Hukum dari Yayasan Bonaparte Indonesia, Capt. Samuel Bonaparte Hutapea, A.Md., S.H., Master Mariner saat dimintai tanggapannya terkait ‘buntu’ nya pengembangan kasus oleh Kejati DKI, menjelaskan;


Menurut Pasal 77 KitabUndang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Terkait dengan pasa lini, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-UndangHukumPidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.


Namun demikian, menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, menyatakan sebagai berikut:


Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”


Artinya gugurnya penuntutan tidak sertamerta menghapus tanggungjawab tersangka secara perdata terhadap kerugian Negara. Menurut pasal ini, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.


Di sisi lain, Pasal 77 KUHP ini hanya mengatur mengenai gugurnya hak menuntut terhadap seseorang namun tidak menggugurkan hak menuntut terhadap pihak atau tersangka lainnya, sebab tindak pidana tersebut tetap terjadi apalagi mengingat korupsi adalah suatu delik yang rumit dan melibatkan banyak pihak agar hal tersebut dapat dilakukan.


Dapat dipastikan bahwa tidak mungkin yang bertanggungjawab atas delik tersebut hanyalah satu orang sehingga ketika salah satu tersangka meninggal dunia maka tidak ada lagi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban,


“Lagipula dalam kasus a quo, penyidik sudah mengantongi tiga nama, penyidikan pidananya bisa dikembangkan dari dua nama lainnya, harusnya sekarang sudah lebih mudah dibanding saat kasus baru mulai diusut,” terang Samuel.


Samuel menambahkan, “tugas penyidik untuk terus melakukan penyidikan dan pengembangan dengan “modal” data yang telah ada guna menemukan tersangka yang lainnya dan menyelesaikan kasus tersebut termasuk kemungkinan melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka yang meninggal untuk mengembalikan kerugian Negara,” jelas Samuel Bonaparte kepada skornews. drw

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com