,
28 September 2014 | dibaca: 3293 pembaca
Maraknya Perusahaan “GELAP” Di Kec. Sukadiri
Sekjen PPDT : Tidak Adanya Harmonisasi Pihak Kecamatan Dengan Pihak Desa

Pihak Kecamatan Suakdiri Melakukan Sidak (Atas), Bangunan Perusahan Gelap Yang Berdiri Diatas Lahan Pertanian (Kiri Bawah), Kasi Pol PP Kec. Sukadiri (Kanan Bawah)

Skornews, Tangerang

Pengawasan yang dialakukan Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terhadap perusahaan di wilayah Kecamatan Sukadiri, Kab. Tangerang diduga sangat lemah dan rentan berdirinya perusahaan gelap tak bersurat. Mirisnya lagi, pihak Kecamatan Sukadiri tidak mengetahui keberadaan perusahaan gelap tak memiliki izin berdiri di wilayahnya tersebut.

 

Sebelumnya Pihak Pol PP Kecamatan Sukadiri mengadakan Sidak kebeberapa perusahan yang mengasas manfaatkan zona hijau untuk mendirikan bangunan. Dalam sidaknya, Pol PP Kec. Sukadiri menemukan 5 perusahan di desa Gintung yang diduga mengambil kesempatan untuk mengalih fungsikan menjadi bangunan perusahaan biji plastik yang berada diatas zona hijau yang sebelumnya sebagai lahan pertanian masyarakat setempat di kampung pulo, desa Gintung.

 

Saat ditemui diruangannya oleh wartawan SKOR, dengan tegas Camat Sukadiri mengatakan, “kami tidak memberi izin kepada siapapun untuk membangun perusahan atau perumahan di wilayah kecamatan Sukadiri karena ini bukan zona untuk industri, zona hijau itu untuk lahan pertanian dan itu juga sudah tertuang dalam peraturan tata ruang Kabupaten Tangerang, dan Kasi Pol PP sudah diberikan perintah langsung untuk segera melakukan pendataan.” tegasnya.

 

Sebagai pengawal Peraturan Daerah (Perda) mendengar pernyataan yang diungkapkan oleh Camat Sukadiri, H.Abdul Halim selaku Kepala Kasi satpol PP Kecamatan Sukadiri saat dikonfirmasi menjelaskan akan melakukan pendataan bulanan dan akan memberikan teguran keras  kepada perusahan-perusahan yang melanggar Perda.

 

“selama ini kami tak pernah mendaptakan informasi adanya perusahan-perusahan yang berdiri diatas zona hijau diwilayah Kec. Sukadiri, dan desa pun tak pernah berkordinasi dengan pihak kecamatan apalagi meminta ijin, memberi informasi aja tidak,”Terang Abdul.

 

Sebelumnya saat SKOR menemui pihak perusahaan untuk meminta keterangan terkait keberadaan bangunanan perusahaan yang berdiri diatas lahan hijau tersebut, pihak perusahaan terlihat ingin mempersulit. Menurut keterangan yang disampaiakan Security Persuahaan, bahwa semua surat izin di urus oleh Yoman sebagai pengacara di perusahaan yang tidak jelas keterangan nama badan usahanya (Tidak Ada Papan Perusahaan). “semua surat serta ijin sudah di urus oleh pak yoman.”Ujarnya.

 

Saat dihubungi via byphone yoman selaku pengacara perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sudah mengantongi semua surat izin pendirian perusahaan, “kami sudah mempunyai ijin dan perusahan kami ini sudah ada ijinnya, kami sudah mengantongi ijin lingkungan dan domisili,”Ungkapnya.

Mendengar keterangan dari pihak pengacara perusahaan tersebut, Suryadi selaku Kepala Desa Gintung menjelaskan, bahwa dirinya hanya memberikan ijin lingkungan dan domisili, soal urusan yang lain, bukan urusan saya, untuk masalah IMB dan IPR itu urusan pihak Kab. Tangerang.”Jelasnya.

 

Menurut penjelasan Sekjen PPDT, “Hal ini sangat memiriskan sekali ketika seorang kepala Desa memberikan ijin lingkungan dan Domisili tetapi pihak kecamatan tidak mersa memberikan ijin, ini berarti tidak adanya harmonisasi pihak kecamatan dengan pihak Desa, sedangkan untuk Ijin Domisili kan harus ada dari pihak kecamatan sebagai bahan pendataan serta untuk mengetahui perusahaan apa yang berada di diwilayah kecamatan tersebut. Apa produksinya? dan bagaimana cara membuang limbah produksinya agar tidak mencemarai lingkungan setempat?, itu kan harus diketahui oleh pihak kecamatan” Tandasnya saat ditemui skor. (Rossa/Ladien)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com