,
24 Februari 2020 | dibaca: 642 pembaca
"main mata" Sewa BMN Dan Perhitungan PNBP

SKOR News, Jakarta - penerimaan negara dari PNBP Track Akses Charge (TAC) prasarana perkeretaapian dan sewa Barang Milik Negara (BMN) diduga rawan penyalahgunaan akibat lemahnya pengawasan dan "main mata" oknum pejabat dan pengguna barang.

 

Hal itu terjadi karena sejumlah kebijakan yang cenderung menguntungkan korporasi, adanya peraturan Dirjen yang tidak sejalan dengan peraturan Menteri, beberapa BMN disewa bertahun-tahun namun biaya sewa tidak diterima negara, terdapat pengeluaran APBN pada satker untuk perawatan BMN yang tidak tertuang dalam kontrak IMO sehingga perhitungan kewajiban PNBP badan usaha kepada negara menjadi lebih kecil.

 

BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti prasarana perkeretapaian pada Dipo Depok dan Stabling (area parkir kereta) Bekasi disewa PT KCI (anak perusahaan PT KAI) sejak tahun 2015 dan membayar sewa pemanfaatan hingga Ratusan Miliar Rupiah kepada PT KAI, induk perusahaannya sendiri.

 

PT KCI seharusnya membayar sewa BMN tersebut kepada pemerintah (Kemenhub) sebagai pemilik/kuasa barang. Penelusuran skornews lebih lanjut bahwa PT KAI setelah menyewakan BMN Dipo Depok (area parkir lokomotif) kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), PT KAI meyewakan kembali sejumlah spot kepada beberpa tenant komersial diantaranya minimarket, gerai roti, transportasi online dll.

 

Pada tahun 2018, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN prasarana perkeretaapian yang harus dibayarkan oleh PT KAI sebagai pengguna prasarana menjadi berkurang karena payung hukum (Perdirjen) sebagai dasar perhitungan tidak berpedoman pada Permenhub.

 

Peraturan Menteri perhubungan PM 122/2015 menetapkan dasar perhitungan sebesar biaya pemeliharaan, biaya pengoperasian dan biaya penyusutan prasarana. sementara Dirjen Perkeretaapian menerbitkan peraturan KU.203/2015 dengan dasar perhitungan sebesar beban biaya pemeliharaan dan biaya pengoperasian tanpa memperhitungkan penyusutan prasarana yang kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan PNBP yang akan dibayarkan penyeleggara transportasi perkeretaapian kepada negara.

 

Penelusuran selanjutnya, Ratusan Miliar Rupiah pengeluaran APBN oleh salah satu Satker Ditjen Perkeretaapian untuk biaya pemeliharaan prasarana tidak terdapat dalam kontrak IMO sehingga perhitungan jumlah PNBP yang dihitung berdasarkan pengeluaran APBN dalam kontrak Infrastruktur Maintenance and Operation (IMO) menjadi berkurang.

 

Seharusnya, pengeluaran APBN untuk seluruh biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian tertuang dalam kontrak IMO antara pemerintah dengan Badan Usaha penyelenggara angkutan kereta api sebagai pengguna prasarana sebagaimana diatur dalam permenhub. Hal itu juga yang dijadikan dasar menghitung besarnya PNBP yang harus dibayarkan pengguna prasarana sebesar pengeluaran APBN untuk beban pemeliharaan dalam kontrak IMO.

 

Pakar Ekonomi dan penggagas Ekonomi Jalan Baru, HASTORUAN

 

Pakar ekonomi sekaligus Penggagas Ekonomi Jalan Baru, Hastoruan saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa SK Dirjen harus dicabut karena tidak sejalan dengan Permenhub.

 

Menurut Hastoruan, seharusnya Dirjen Perkeretaapian dan jajarannya membantu Menteri memaksimalkan  penerimaan negara dan menekan pengeluaran APBN seefisien mungkin.

 

"Saat kondisi negara membutuhkan penerimaan kok malah ada Unit Kementerian yang tidak sejalan dengan Pemerintah, bisa bahaya negara kita kalau begini cara pengelolaan BMN dan BUMN. Jadi sekali lagi, SK Dirjen Perkeretaapian harus dicabut dan dibatalkan karena tidak sejalan dengan peraturan Menteri Perhubungan," kata Hastoruan kepada Skornews, (24/2).

 

Pihak Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan saat dikonfirmasi skornews belum dapat memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

 

"Silahkan kirimkan daftar pertanyaannya, nanti dikabari kapan bisa diterima wawancara karena akan disampaikan terlebih dahulu ke balai yang menangani," kata staf Humas Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Regina di Sekretariat Ditjen Perkeretaapian, lt. 19 Menara Thamrin, Jakarta Pusat, (24/2/20). ||rizki

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com