,
19 Mei 2015 | dibaca: 1104 pembaca
Mafia Pupuk Subsidi

ilustrasi

Jakarta, skornews.com

 

Rencana Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman untuk menindak tegas mafia” pupuk bersubsidi dinilai sejumlah kalangan hanyalah ‘isapan jempol belaka’. Pasalnya, Mentan hanya menindak “permainan” di sektor distribusi.

 

Hal itu disampaikan Aktivis LSM Lidik, Yandi. Permasalahan terbesar dalam pengadaan pupuk bersubsidi  terjadi pada proses pengadaan, “masalah di sektor distribusi hanyalah bagian kecil dari permainan “besar” mafia pupuk bersubsidi,” tuturnya saat audiensi di kantor redaksi Tabloid SKOR, (4/5/15).

 

Pada pengadaan 2.282.843 Ton pupuk urea bersubsidi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2009 dengan sistem penunjukan langsung/penugasan (PSO) yang dilaksanakan oleh BUMN, PT Pupuk Sriwijaya Holding yang dibayarkan tahun Anggaran 2011 namun hingga kini Negara masih berutang Triliunan Rupiah kepada Produsen sebagaimana keterangan Direktur Pupuk, Dit PSP (kala itu, red), Ir. Suprapti, beberapa waktu lalu kepada SKOR.

 

“sampai saat ini pemerintah masih berutang Triliunan Rupiah kepada Produsen,” kata Ir. Suprapti.

 

Tim investigasi Tabloid SKOR menemukan bahwa keuangan Negara tergerus hingga Ratusan Miliar Rupiah akibat pasokan pupuk urea bersubsidi dari PT Pupuk Kalimantan Timur  (PT PKT) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang notabene adalah anak perusahaan pelaksana Public Service Obligation, PT PUSRI (Holding) dengan Harga Pokok Produksi (HPP) yang lebih tinggi dari HPP PT PSP sebagai pelaksana tugas pengadaan yang juga merupakan anak perusahaan pelaksana PSO.

 

Diberitakan sebelumnya bahwa pelaksana tugas pengadaan, PT PSP tidak mampu memenuhi target produksi volume pupuk yang akan diadakan sesuai Permentan, akibatnya harus meminta bantuan pasokan kepada PT PIM dan PT PKT.

 

Pada selisih HPP PT PSP dan HPP PT PKT, PT PIM itulah terjadi pemborosan uang Negara hingga Ratusan Miliar.

 

“Jika PT PSP tidak mampu memenuhi target produksi sesuai volume yang akan diadakan dalam Permentan, kenapa ditunjuk sebagai pelaksana tugas pengadaan, apakah sebelumnya tidak ada Tim dari Kementan yang melakukan verifikasi..?,” ketus Arifiandi.

 

Patut diduga terjadi komplik kepentingan karena sejumlah Pejabat di lingkup Kementerian Pertanian juga merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT PUSRI (Holding), meskipun hal itu dibantah oleh pihak Kementan, “tidak ada komplik kepentingan, jabatan Komisaris  bukan pengambil kebijakan sebagaina pada jabatan Direksi, justru adanya pejabat Kementan yang menjadi komisaris memudahkan Kementan melakukan pengawasan,” kata Direktur Pupuk Muhrizal Sarwani kepada SKOR saat audiensi beberapa waktu lalu.

 

LSM Lidik berjanji untuk melakukan investigasidan mengungkap adanya dugaan kesengajaan memboroskan keuangan Negara pada pengadaan pupuk urea bersubsidi yang menggunakan APBN Tahun anggaran 2009 hingga Triliunan Rupiah. rd

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com