,
16 November 2015 | dibaca: 975 pembaca
Mafia Intai Pembebasan Lahan PLTUG Binangasangkara

MAROS, Skornews.com

Penentuan lokasi pembangunan PLTUG (Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas) di Dusun Binangasangkara Desa Ampekale Kecamatan Bontoa terkesan dipaksakan. Pasalnya sesuai Peraturan Daerah (Perda) Maros menyebutkan lokasi itu adalah kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya.

 

Penentuan lokasi itu juga dimanfaatkan sejumlah oknum. Tersiar kabar sejumlah pejabat desa dan kecamatan menjadi mafia tanah tengah menjalankan aksinya menjelang pembebasan lahan.

 

Titik-titik yang sudah diukur untuk area pembanguan PLTUG merupakan kawasan yang dilindungi oleh Perda No 4 Tahun 2012 pasal 39 kawasan perlindungan setempat, poin 1 huruf a daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100m dari titik pasang air laut tertinggi kearea darat.

 

Jika melihat dari patok lahan perencanaan PLTUG jarak dari titik pasang air laut tertinggi sangat dekat yaitu hanya berjarak 50 meter.

 

Perda terkait kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya, pasal 37  no 2 kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas huruf b yaitu kawasan pantai berhutan bakau.

 

Direktur Eksekutif Lsm Lempar (Lembaga Pengawal Aspirasi Rakyat) Salewangang Saiful Islam (14/11) mengatakan, jika mengacu dari Perda itu seharusnya pemerintah daerah dan pusat tidak bisa memaksakan dilokasi tersebut berdiri PLTUG karna jelas-jelas melanggar Perda.

 

Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat 2 huruf b dengan luas 135 hektar ditetapkan disebahagian wilayah kecamatan bontoa dengan luas 5 hektar, kecamatan lau 14 hektar, kecamatan maros baru dgn luas 56 hektar, dan kecamatan marusu luas 60 hektar.

 

Saiful menduga ada intervensi dari sejumlah pejabat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan khususnya oknum desa dan camat di bontoa untuk tetap dibangun PLTUG di desa ampekale.

 

“Mereka adalah sekumpulan mafia tanah yang sudah berhitung berapa besar keuntungan yang akan didapatkan dari setiap jengkal tanah yang akan dibebaskan” ungkapnya.

 

Jika pembangunan PLTUG itu tetap dilanjutkan di desa ampekale maka Lsm Lempar akan membangun koalisi besar bersama warga dan LSM/OKP/ORMAS se Kabupaten Maros untuk melakukan demonstrasi penolakan.

 

“Kami juga berjanji akan pidanakan oknum pejabat desa, kecamatan, dewan dan pemerintah kabupaten yang berani main suap dibalik izin dan pembebasan lahan” tegas Saiful. Rauf

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com