,
09 Juni 2014 | dibaca: 1500 pembaca
LIK Kawal Kasus Lift KUKM ke Ranah Hukum

Salah Satu Lift di Kantor Kementerian KUKM

SKOR, Jakarta

Dugaan korupsi yang ditengarai banyak terjadi di Kementerian Koperasi dan UKM pimpinan Syarief Hasan itu menarik perhatian LSM Lembaga Informant Korupsi (LIK), khususnya kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan 8 (Delapan) unit lift tahun anggaran 2012 yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 16 miliar lebih. Kasus itu rencananya akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 Kasus lift "kongkalikong" ini akan kita dorong ke KPK, biar KPK yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, demikian diungkapkan Ketua Umum Lembaga Informant Korupsi, Maskur Husain, SH kepada SKOR saat ditemui di kantor DPP Lembaga Informant Ko­rupsi (LIK) di bilangan kalideres, Pon­dok Kopi, jakarta Timur (22/4/14).

 Maskur menegaskan pihaknya akan mengawal dugaan korupsi itu dengan segera membuat laporan res­mi dan melakukan aksi demo mend­esak KPK untuk mempercepat penan­ganan kasusnya.

 Dia mengharapkan kasus lift ini dapat ditangani secara cepat oleh aparat penegak hukum karena dug­aan korupsinya sudah sangat terang benderang, apalagi proyek lift itu su­dah menjadi temuan Badan Pemerik­sa Keuangan “ini kan sudah menjadi temuan BPK, temuan BPK itu bisa di­jadikan pijakan awal untuk melaku­kan penyelidikan lebih lanjut” pung­kasnya.

 Sebagaimana diketahui beberapa edisi Skor sebelumnya telah diberita­kan bahwa dugaan tindak pidana ko­rupsi pada proyek pengadaan 8 (Dela­pan) unit lift di gedung Kementerian Koperasi dan UKM itu selain dilaku­kan secara “berjamaah” juga terkesan sangat rapi dan sistematis dengan terbitnya beberapa dokumen proyek yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan dan dijadikan sebagai pendukung dilaksanakannya pemba­yaran 100% kepada pihak kontraktor.

 Sebut saja Berita Acara Pemerik­saan Fisik (BAPF), Berita Acara Penye­lesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 375BAP/SM.3.3/XI/2012, Berita Acara Serah Terima (BAST) Panitia Penerima Barang/Jasa Nomor 438/BAST/-PBJ/SMXI/2012 dimana masing-masing dokumen itu tertanggal 26 Nopember 2013 dan semuanya menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift telah dinyatakan selesai 100% dalam keadaan baik/cukup, padahal secara faktual kondisi fisik proyek pengadaan lift pada periode waktu terbitnya dokumen itu baru selesai kurang dari 50%.

 Lebih parah lagi karena pekerjaan proyek pengadaan lift itu disubkontrakkan secara keseluruhan oleh PT KIS sebagai pemenang lelang kepada PT LMP, dan ironisnya PT LMP itu telah terikat perjanjian kerjasama pangadaan dan pemasangan atas delapan unit service elevator merk Louser dengan pihak lain yakni PT LH pada tanggal 16 Juli 2012 dengan nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 sebelum pihak Kementerian Koperasi dan UKM mengumumkan pemenang lelang.

 Nilai proyek pengadaan lift tersebut sebesar Rp 23.200.000.000,- dan dilaksanakan oleh PT. Karunia guna Intismesta (PT. KIS) sesuai kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT KIS. Pekerjaan pengadaan lift itu telah dibayarkan secara 100% kepada PT KIS melalui SP2D Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima (BAST) Panitia Penerima Barang/Jasa Nomor 438/BAST/-PBJ/SMXI/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift telah dinyatakan selesai 100% dalam keadaan baik/cukup.BAST tersebut dibuat berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) tertanggal 26 Nopember 2012 yang masing-masing menyatakan pekerjaan pengadaan lift telah selesai 100% dalam keadaan baik/cukup.

 Dugaan kerugian keuangan Negara itu ditimbulkan karena PT KIS sebagai pemenang lelang proyek dan telah dibayarkan 100% sebesar Rp 23.200.000.000 namun oleh PT KIS pekerjaan pengadaan lift itu di subkontrakkan lagi kepada PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) senilai Rp. 4.026.412.500.

 Selisih antara nilai kontrak yang diterima PT KIS dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan realisasi pekerjaan proyek pengadaan lift yang dilaksanakan oleh PT LMP itulah potensi kerugian Negara terjadi, dengan perhitungan Rp 20.880.000.000 (Rp 23.200.000.000, dikurangi PPN) dikurang realisasi PT LMP Rp 4.026.412.500, sehingga terdapat dana proyek yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp 16.853.587.500. yang diduga telah dikorupsi ramai-ramai "dana siluman".

 Sementara pihak kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan dari potensi kerugian negara pada kasus lift itu telah dilakukan pengembalian sekitar 1 miliar lebih, selain itu pihak-pihak yang diduga terkait telah diberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya.

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com