,
15 Januari 2018 | dibaca: 891 pembaca
Lift Bappenas diSOROT, Aktivis: Korupsi Diawali Mal Administrasi

Doc. Januari dan September 2017

Jakarta, skornews.com

 

Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Bappenas sekitar Rp 3,8 Miliar Tahun Anggaran 2016 diduga sarat pelanggaran. Pasalnya, dari 6 unit Lift yang dikerjakan, hingga berakhirnya tahun anggaran, belum satu unit pun selesai namun telah dibayarkan lunas (100%) kepada pelaksana pekerjaan.

 

Penyedia (rekanan) kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan di tahun anggaran berikutnya (Tahun, 2017) tanpa dilakukan adendum (perpanjangan kontrak) yang kemudian selesai dikerjakan sekitar bulan September 2017.

 

Menanggapi hal tersebut, Pakar Pengadaan Barang/Jasa dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Khalid Mustafa menegaskan bahwa itu melanggar.

 

“Seharusnya dibayar sesuai progres pekerjaan dan dilanjutkan tahun berikutnya dengan anggaran tahun berikutnya, jaminan pekerjaan itu hanya untuk mengcover hingga 31 Desember bukan melewati tahun anggaran,” terang pakar PBJ P3I, Khalid Mustafa.

 

Khalid Mustafa melanjutkan, berdasarkan Pasal 11 Perpres 54/2010 dan perubahannya, salah satu tugas PPK adalah mengendalian pelaksanaan kontrak, dalam setiap kontrak konstruksi selalu ada klasul yang disebut klausul “kontrak kritis”.

 

“Hal ini akan menghindari terjadinya keterlambatan dengan deviasi maksimal 10% untuk pekerjaan 0-70% dan maksimal 5% untuk pekerjaan 70-100%. Dengan terjadinya keterlambatan sampai 50% maka dapat diduga pengendalian kontrak tidak maksimal dilakukan oleh PPK,” terang Khalid Mustafa.

 

Berdasarkan Pasal 93 Angka 1 Perpres 54/2010 dan Perubahannya, PPK “dapat” memutuskan kontrak, hal ini berarti bahwa memang kewenangan untuk melanjutkan dan memutuskan kontrak ada pada pandangan PPK sepenuhnya.

 

Salah satu kriteria pemutusan kontrak tersebut adalah “berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (Lima Puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan”, bahwa pemberian kesempatan ini murni berdasarkan penelitian PPK sehingga harus ada bukti bahwa PPK telah melakukan penelitian berdasarkan rekam jejak penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dan diyakini pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 50 hari.

 

Berdasarkan Pasal 93 Angka 1a Perpres 54/2010 dan perubahannya, pemberian kesempatan tersebut dapat melampaui Tahun Anggaran. Hal ini diperjelas dalam penjelasan pasal tersebut bahwa dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran maka dilakukan Adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

 

“Artinya, apabila pekerjaan tersebut melewati tahun anggaran maka tetap harus dilakukan adendum kontrak, khususnya terhadap sumber pendanaan karena pekerjaan yang lewat tahun harus dibayar menggunakan anggaran tahun berikutnya,” kata Khalid Mustafa kepada skornews, (14/1/18).

 

Penelusuran (google) skornews lebih lanjut, pengadaan dan pemasangan lift Bappenas dilakukan dengan system Penunjukan Langsung sebagaimana surat undangan Ketua Pokja ULP Kementerian PPN/Bappenas, Reghi Rendana kepada calon penyedia, PT BLS tertanggal 11 Agustus 2016 beralamat di Jalan Radin Inten II No. 84 Jakarta Timur, sementara itu jejak tahap lelang di LPSE LKPP juga masih ada.

 

Alamat PT BLS dalam undangan Pokja ULP tersebut sama persis dengan alamat PT DCM namun kode pos berbeda. Selanjutnya, skornews menelusuri alamat PT BLS di website Ditjen AHU Kemenkumham, ditemukan bahwa BLS beralamat di Jalan Layur Selatan sesuai dengan hasil penelusuran google map tim skornews. (Pelaksana pekerjaan terkonfirmasi an. PT PRP yang juga menerima undangan proses PL dari ULP Bappenas bersama PT BLS (update 7/2/18))

 

Sementara itu, aktivis anti korupsi Bowo Diharjo saat berkunjung ke redaksi skornews mengatakan bahwa tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan dan pemasangan lift Gedung Bappenas itu sarat dugaan pelanggaran, mereka lupa bahwa setiap tindakan korupsi pasti diawali pelanggaran administrasi dan terus diikuti maladministrasi.

 

“Jangan karena berpandangan jika pelanggaran administrasi tidak dapat dipidana maka berani melanggar, seharusnya Bappenas memberikan contoh yang baik mengikuti aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, bukan sebaliknya. kami jadi ingin buktikan apakah pelanggaran administrasi pada proses itu tidak ada kerugian negara?, apakah spesifikasi lift terpasang itu sebanding dengan gelontoran uang APBN yang dihabiskan tapi kerugian negara yang nyata adalah bahwa hasil pengadaan sesuai peruntukannya tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu?” kata Bowo, (14/1/18).

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Karo Humas Bappenas belum menanggapi hingga berita ini ditulis, (baca juga, ada tanggapan Karo Humas dan Irtama Bappenas pada pemberitaan sebelumnya: berita I dan Berita II) ||drw

 

Bersambung…!

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com