,
11 Mei 2016 | dibaca: 914 pembaca
LEMPAR Salewangan Ancam Laporkan Kasus Pungli Sertifikat

Direktur Eksekutif LSM LEMPAR Salewangang, Saiful Islam

MAROS, Skornews.com

Direktur Eksekutif LSM LEMPAR Salewangang, Saiful Islam mengancam akan melaporkan sejumlah pihak kepada Kejaksaan Negeri Maros terkait dugaan pungutan liar pada Program Nasional (Prona) pelaksanaan redistribusi penerbitan sertifikat tanah gratis Tahun Anggaran 2016 di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros.

 

Pihak yang akan dilaporkan diantaranya Kepala Desa Baruga, lima orang Kepala Dusun, M. Syahrir BA dari BPD, Sekdes Baruga dan Ardi tim pengukur dari BPN Kabupaten Maros.

 

“Minggu ini lembaga kami bekerjasama dengan Pengurus Besar Himpunan Pemuda Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Maros Raya akan mendaftarkan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Maros. Bukan hanya dugaan pungli dalam kasus ini tetapi perlu dikembangkan sampai praktik suap dan gratifikasi kepada pihak BPN Kabupaten Maros” Tegas Saiful kepada Skornews, Selasa, (10/5).

 

Sebelumnya Kepala Desa Baruga, H. Hasir mengakui adanya pungutan sebesar Rp.500 ribu per objek/sertifikat terhadap warga yang lolos verifikasi berkas sebagai penerima sertifikat gratis. Pungutan itu disebut sudah sesuai prosedur karena telah disepakati melalui musyawarah bersama antara pemilik lahan, bahkan pihak BPN juga mengetahui pungutan itu. 

 

Kepala BPN Maros belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan pungutan tersebut padahal Skornews telah melayangkan surat permintaan wawancara guna mengklarifikasi hasil temuan di Desa Baruga.

 

“Beliau (Kepala BPN Maros, red) sudah pulang dari Belanda sejak hari minggu yang lalu tetapi sampai saat ini belum masuk kantor” kata security kantor BPN kepada Skornews, Selasa, (10/5).

 

Sementara salah seorang tim pengukur BPN, Ardi saat dimintai keterangan terkait pungutan biaya administrasi sertifikat gratis di Desa Baruga mengatakan, bahwa dirinya tidak tau soal itu.

 

“Saya hanya ditugaskan untuk mengukur objek-objek tanah yang akan di sertifikatkan, kalau menyangkut biaya pekerjaan saya itu sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), jadi saya tidak mungkin ikut menikmati atau bahkan meminta uang dari hasil pungutan yang dilakukan oleh Kepala Desa Baruga dan lainnya” Ujar Ardi.

 

Ardi bahkan menyebut tudingan AR bahwa dirinya ikut menikmati uang pungutan adalah bersifat fitnah dan tidak benar. Meski demikian ia tidak menampik telah menerima amplop yang berisi uang saat melakukan pengukuran di Desa Baruga.

 

“Tetapi saya mengakui bahwa pada saat selesai proses pengukuran objek, Sekertaris Desa Baruga memberikan amplop berisi uang kepada saya sebanyak dua lembar namun jumlah uang yang ada didalamnya saya sudah lupa isinya berapa. Saya sudah menolak amplop pemberian pak Sekdes, tetapi dia terus menyodorkan agar saya mengambilnya, namanya pemberian jadi saya ambil saja, barangkali uang itu sebagai ucapan terima kasih karena saya sudah selesaikan pengukuran” Tutur Ardi.

 

Ardi yang mengaku sebagai pengurus LBH Salewangan malah mengancam akan menuntut Skornews karena tidak terima namanya dimasukkan dalam pemberitaan dugaan ikut menerima puluhan juta uang dari hasil pungutan kepada warga.

 

Reporter : Rauf

Editor : Arman

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com