,
19 Februari 2018 | dibaca: 405 pembaca
Layani Masyarakat, MA – Kemlu Perbaharui MoU

Jakarta, skornews.com

 

Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan melakukan pembaharuan Nota Kesepahaman mengenai Penanganan Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata yang akan habis masa berlakunya pada 19 Februari 2018.

 

Nota Kesepahaman ini merupakan upaya kedua lembaga untuk mengatasi semakin banyaknya perkara perdata yang melibatkan pihak-pihak yang berdomisili lintas Negara sehingga menyebabkan semakin tingginya intensitas permintaan bantuan teknis hukum, baik berupa rogatori maupun penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata yang bersifat lintas Negara.

 

Lain halnya dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kondisi inilah membuat Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri harus membuat pengaturan tersendiri yang dalam hal ini berupa Nota Kesepahaman guna menjamin kelancaran penanganan permintaan bantuan teknis hukum itu.

 

Sejak ditandatanganinya pada 19 Februari 2013, Nota Kesepahaman tersebut telah menjadi dasar bagi Kementerian Luar Negeri untuk membantu MA dan pengadilan dalam melaksanakan tugas pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata kepada pihak-pihak yang berdomisili di berbagai Negara dengan bantuan Perwakilan RI.

 

Kini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas implementasi Nota Kesepahaman dimaksud, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri sepakat untuk melakukan pembaharuan Nota Kesepahaman dengan berbagai amandemen hasil rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tersebut.

 

Nota Kesepahaman yang baru tersebut nantinya akan menata kembali mekanisme proses penanganan pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata, men-standardisasi format Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata, menyusun kurikulum diklat Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata bagi hakim, panitera dan jurusita serta membentuk tim penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah Perdata.

 

Nota Kesepahaman (MoU) yang baru tesebut direncanakan akan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri pada 20 Februari 2018 di Gedung Mahkamah Agung.

 

Dalam kesempatan ini, Menteri Luar Negeri juga dijadwalkan untuk meluncurkan website Rogatory Online Monitoring 2018 (ROM 2018). Sebuah website yang dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemberian Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata.

 

Dari website tersebut dapat diperoleh informasi seputar Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata. Website ini juga dapat menyediakan realtime update atas posisi Surat Rogatori dan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan yang tengah diproses. ||red (SiaranPers: DitjenHPI/Kemlu)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com