,
29 Oktober 2016 | dibaca: 4578 pembaca
Lantik Bupati Muna, SK Mendagri diduga Cacat Hukum

Jakarta, skornews.com

 

Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri terkait Pelantikan Bupati Muna, Prov. Sulawesi Tenggara masih minyasakan sejumlah permasalahan, kuasa hukum Baharuddin-Lapili menggugat Kemendagri di PTUN Jakarta Timur terkait SK tersebut yang dinilai “janggal”.

      

Hal-hal yang dipermasalahkan penggugat adalah SK Mendagri yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Mendagri hanya tertulis ttd.

 

Alasan penggugat antara lain adalah karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Cjahyo Kumolo belum menandatangani SK pengangkatan Bupati, Wakil Bupati Muna maka segala tahapan dan proses pelantikan, pembacaan naskah pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan dengan dasar SK (Petikan) adalah tidak sah dan batal demi hukum.

 

Ketua DPRD Kabupaten Muna, Mukmin Naini, S.Ag saat dihubungi skornews membenarkan jika pihaknya hanya menerima petikan SK Mendagri. Ditanyakan terkait keabsahan SK tersebut, Ketua DPRD mengatakan kami bukan dalam kewenangan menilai keabsahan apakah petikan atau salinan dan terkait tandatangan Dirjen bukan Menteri, “kami tidak tau aturannya petikan atau harus salinan,” kata Mukmin Naini, (29/10).

 

Mukmin Naini menambahkan bahwa DPRD Kab. Muna telah menanyakan langsung ke pihak Kemendagri terkait salinan SK tersebut, “salinan SK akan disimpan sebagai arsip di Kemendagri,” kata pihak Kemendari kepada DPRD Muna.

 

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra dan Margarito Kamis yang dikornfirmasi skornews belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. //awi

 

Bersambung...!

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com