,
21 Agustus 2015 | dibaca: 804 pembaca
Kunjungan Anggota Banggar ke Kemendagri PEMBOROSAN

Gedung DPRD Maros. Inzet: Ketua Umum PB HIPMI Maros Raya, Abdul Aziz HT Sip

SKORNEWS.COM, Maros

TERKAIT rencana kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maros bertandang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi terkait kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Maros, banyak mendapat sorotan berbagai pihak.


Salah satunya disampaikan Ketua Umum PB HIPMI (Himpunan Pemuda Mahasiswa Indonesia) Maros Raya, Abdul Aziz HT Sip, yang menilai kunjungan anggota Banggar DPRD Maros ke Kemendagri tersebut merupakan pemborosan anggaran rakyat. “Hal tersebut sekaligus menunjukkan rendahnya kualitas dan kapasitas mereka sebagai wakil rakyat,” tegas Aziz.


Menurut Aziz, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk mengetahui kewenangan Plt, karena Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) sudah mengatur dengan jelas hal itu. Seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah,  Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2008 tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PP No. 63/2009, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

 

“Cukup pelajari saja regulasi tersebut, karena semuanya sudah tercakup fi sana. Secara umum Pelaksana Tugas (Plt) Bupati itu secara hukum tidak boleh melakukan mutasi pegawai, yang berhak adalah Bupati.” tambahnya.

Sesuai jadwal dalam waktu dekat, beberapa anggota DPRD akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, karena tidak paham tugas, fungsi dan wewenang pelaksana tugas (Plt) Bupati Maros.

 

Ketua DPRD Maros, Chaidir Syam membenarkan, DPRD akan berkonsultasi ke Jakarta. Bahkan Chaidir yang akan memimpin langsung 14 anggotanya pada kunjungan tersebut. Informasi yang diperolehnya, Plt Bupati tidak bisa mengesahkan Perda dan tidak dibolehkan untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis.

 

"Secepatnya, kita akan ke Jakarta untuk berkonsultasi. Kami anggap hal ini sangat penting. Banyak yang belum mengetahui tupoksi dan wewenang Plt Bupati," jelas Chaidir.

 

Jabatan Bupati dan wakil Bupati Maros Hatta Rahman-Harmil Mattotorang berakhir sejak 11 Agustus lalu. Hingga saat ini belum ada Plt yang menjabat di Maros dan Gubernur Sulsel menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Maros H Baharuddin sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati Maros sambil menunggu persetujuan Plt dari Mendagri.

 

Plt Bupati ini akan bertugas sampai bulan Maret 2016 mendatang atau setelah Bupati-Wakil Bupati periode 2016-2021 terpilih dilantik. Sehingga APBD 2016 akan dibahas oleh DPRD bersama Plt Bupati, tambahnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Maros, Amirullah Nur mengatakan, DPRD berangkat ke Jakarta hanya untuk melakukan konsultasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Plt Bupati. Pasalnya, hingga saat ini DPRD belum mengetahui dasar hukum dan kejelasan terkait tugas Plt Bupati.

 

Masa jabatan Plt itu sekitar delapan bulan, sementara Plt Bupati ada batasan kewenangannya sehingga harus diperjelas fungsi dan tugasnya. “Kami harus tahu apakah Plt ini bisa mengesahkan Perda, memutasi dan mengambil kebijakan dalam hal keuangan seperti tugas dan wewenang Bupati definitif," kata Amirullah. @ Abustan/S10

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com