,
03 Juni 2017 | dibaca: 643 pembaca
KPUD Cabut Laporan, Ombudsman: DKPP Akui Keliru

Koordintaor DKPP Sulbar Dr. H. Sukaji Jalani Pemeriksaan di Kantor Ombudsman Sulbar

Mamuju-Sulbar, skornews.com

 

Tim pemeriksa daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum  (DKPP) Provinsi Sulawesi Barat, dilaporkan ke Ombudsman RI Sulbar atas dugaan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan ketua PPS Sinyonyoi yang menjatuhkan sanksi untuk Komisi Pemilihan Umum, KPU Mamuju, (01/06/17).

 

Dalam kronolgis laporan yang disampaikan ke Ombudsman, Pihak KPU Mamuju menilai tindakan tim pemeriksa daerah DKPP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan pemeriksaan kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

 

Terlapor mantan ketua PPS keluarahan  sinyonyoi syaiful kasim yang diregistrasi pada 13 Desember 2016, sarat maladministrasi sebab yang bersangkutan (Syaiful kasim, red) tidak lagi menjabat sebagai ketua PPS berdasarkan SK Pemberhentian dari KPU Mamuju sejak Tanggal, 12 November 2016 sebagai tindaklanjut rekomendasi pihak Panwas.

 

Selama dalam proses pemeriksaan oleh DKPP terhadap Syaiful kasim, tim tidak pernah meminta klarifikasi ke KPU Mamuju selaku pihak terkait dan langsung menjatuhkan sanksi. 

 

Menindaklanjuti pengaduan itu, Ombudsman RI Sulawesi Barat memanggil koordinator tim pemeriksa daerah, DKPP Provinsi Sulbar untuk dimintai keterangan sekaligus klarifikasi atas hasil sidang kode etik yang dinilai sarat maladministrasi sebab adanya beberapa unsur yang tidak terpenuhi, (02/06/17).

 

Dalam keterangannya, Prof. Dr. H. Sukaji, Ms. selaku kordinator tim pemeriksa mengatakan, sebelumnya tidak mengetahui jika teradu telah diberhentikan dan Tim kemudian mengetahui setelah sidang dibuka hingga akhirnya sidang tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil dan Tim hanya membuat resume hasil sidang.

 

Selaku koordinator DKPP Sulbar, Sukaji mengaku tidak mengetahui sepenuhnya pihak yang diundang dalam sidang pemeriksaan tersebut sebab ditangani langsung oleh Tim DKPP RI namun demikian, Ia menyampaikan adanya peluang untuk memperbaiki putusan.

 

Kepala Perwakilan ORI Sulbar, Lukman Umar mengatakan bahwa setelah pemeriksaan koordinator tim pemeriksa, rencananya dalam waktu dekat Ombudsman juga akan mengundang pihak terkait lainnya dan jika dimungkinkan, Ombudsman akan melakukan mediasi untuk mempertemukan para pihak namun pihak pelapor telah mencabut laporan sehingga Ombudsman menghentikan proses tindaklanjut dan berharap adanya  solusi berkeadilan.

 

“Kami sudah bisa mengurai benang “kusut” nya, unsur maladministrasinya kental sekali namun kasus ini tidak bisa dilanjut lagi sebab  pihak KPU sebagai pelapor telah mencabut laporannya, sepertinya sudah ada titik temu antara kedua belah pihak, mungkin saja DKKP sudah mengakui adanya kekeliruan dalam putusannya, kira-kira seperti itu,” tutur Lukman Umar. ||Yudi  (smbr: Humas Ombudsman Sulbar)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com