,
09 Desember 2017 | dibaca: 313 pembaca
KPK dan Pemerintah Benahi IUP

Jakarta, skornews.com

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

 

Rapat koordinasi tersebut digelar dalam rangka tindak lanjut penyelesaian penataan IUP, bertempat di Gedung KPK, Jakarta, (6/12) lalu.

 

Rapat yang digelar terbuka itu dihadiri Dirjen Penegakan Hukum KLH dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Dirjen AHU Kemenkumham Fredi Haris, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan masyarakat sipil.

 

Dirjen AHU Kemenkumham, Fredi Haris mengatakan kacaunya IUP mencederai hak-hak Negara dibalik penunggakan IUP, “kami siap blokir,” kata Fredi.

 

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa kekisruhan IUP ini juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan dan beneficial ownershipnya.

 

“Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.

 

Pahala menyebutkan ada lima kesimpulan yang akan ditindaklanjuti diantaranya penataan IUP akan diselesaikan berbasis provinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. Berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh dan 17 di Jawa Barat.

 

 

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.

 

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke provinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih atau sengketa.

 

Kesimpulan terakhir adalah akan ada klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

 

Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama, bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban akan dilacak siapa beneficial ownershipnya. ||red (siaranPersKPK)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com