,
25 Oktober 2016 | dibaca: 2028 pembaca
Kontroversi PILKADA Muna “Pertaruhkan” Integritas KPUD

Jakarta, skornews.com

 

Kabupten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan PILKADA serentak Tanggal, 9 Desember 2015 lalu yang diikuti Tiga pasangan yakni LM Rusman Emba, ST - Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si (Nomor urut 1), HL Arwaha Adi Saputra, S.Ag - La ode Samuna (Nomor ururt 2) dan dr. LM Baharuddin, M.KES - H. Lapili, S.Pd (nomor urut 3).

 

KPUD Muna menetapkan kemenangan pasangan kandidat nomor urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 47.467, disusul kandidat nomor urut 1 sebanyak 47.434 suara dan sebanyak 5.400 suara diraih pasangan kandidat nomor urut 2.

 

Penetapan hasil Pilkada tersebut berujung dengan gugatan pasangan kandidat nomor urut 1 ke Mahkamah Konstitusi (MK) berawal dari pengakuan pencoblosan ganda pasangan suami istri, Hamka Hakim dan Marlina di TPS 4 kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1. Selain itu, 5 Orang mengaku pemilih dari luar Kabupaten Muna.

 

Pengakuan 7 orang tersebut melahirkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, yakni TPS 1 Desa Marobo, TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1 yang kemudian dilaksanakan KPUD pada Tanggal, 22 Maret 2016.

 

Perolehan suara (PSU) di Tiga TPS untuk pasangan Nomor Urut 1 adalah 593 suara (156+243+194), Nomor Urut 2 sebanyak 4 suara (3+1+0) dan pasangan Nomor Urut 3 adalah 594 suara (237+193+164).

 

PSU drastis terjadi perubahan jumlah pemilih dan suara sah di Tiga TPS dari sebelumnya pada pilkada serentak Tanggal, 9 Desember 2015 sebanyak 914 suara dan pada PSU berjumlah 1091 suara.

 

Berikut perolehan suara (Pilkada serentak) di Tiga TPS untuk pasangan nomor urut 1 adalah 378 suara (101+170+107), nomor urut 2 sebanyak 31 suara (12+9+10) dan pasangan nomor urut 3 adalah 505 suara (199+186+120).

 

Meskipun pasangan nomor urut 3 kembali memenangkan PSU namun perubahan selisih perolehan suara antara pasangan nomor urut 3 versus pasangan nomor urut 1 yang sebelumnya pada Pilkada serentak sebesar 127 suara berubah menjadi 1 suara pada PSU.

 

Perubahan tersebut akhirnya merubah pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna yang sebelumnya dimenangkan pasangan nomor urut 3 pada Pilkada serentak Tanggal, 9 Desember 2015 menjadi dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 setelah dilakukan PSU Tanggal, 22 Maret 2016.

 

Pelaksanaan PSU menimbulkan sejumlah polemik, aktivis LSM di Jakarta Ratis rewasang saat dihubungi skornews (20/10/16) mengatakan terdapat sejumlah pelanggaran sehingga pelaksanaan PSU dilakukan secara tidak adil, jujur dan demokratis.

 

“tidak adanya parameter yang akurat dalam rangka faktualisasi DPT untuk menghindari adanya pemilih ganda dan pemilih dari luar wilayah,” kata ratis

 

Ratis menambahkan bahwa pihaknya akan mendampingi pasangan nomor urut 3 dalam mencari keadilan terkait kontroversi putusan MK yang memerintahkan dilaksakannya PSU dan akan melakukan investigasi dan mengungkap berbagai dugaan kecurangan.

 

Sebelumnya, Koordinator Jaringan Pemantau Pilkada Indonesia (JPPI) Sulawesi Tenggara, Chaeruddin Affan juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena Dua orang pemilih ganda dan Lima orang pemilih dari luar itu tidak signifikan mempengaruhi selisih kemenangan pasangan nomor urut 3, Baharudin - Lapili sebanyak 33 suara terhadap pasangan nomor urut 1, Rusman Emba - Malik Ditu,” kata Chaeruddin, dalam rilisnya (11/5/16) lalu.

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, skornews belum berhasil menghubungi pihak KPUD Muna, tanggapan pihak KPUD dan pihak terkait lainnya akan dimuat pada berita selanjutnya. //Awi

 


bersambung...!

Nantikan berita-berita investigasi skornews

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com