,
08 Juli 2018 | dibaca: 179 pembaca
KKP Lakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Pembudidaya Ikan

Jakarta, skornews.com

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk terus mendorong peran penguatan pemberdayaan pembudidaya kecil guna menggerakan ekonomi masyarakat. Disamping itu, KKP juga konsiten memberikan perlindungan bagi usaha pembudidaya ikan yang dijalankan guna menciptakan siklus usaha yang berkisanmbungan.

 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menegasakan bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan pembudidaya kecil, pihaknya telah mulai fokus dalam dua program strategis yakni asuransi pembudidayaan ikan dan pemberdayaan berbasis kemitraan.

 

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2017 telah memberikan dukungan premi asuransi selama satu tahun dengan nilai Rp 450 ribu per hektar tambak, total luasan yang akan dicover seluas 3.300 hektar untuk 2.004 pembudidaya ikan kecil yang tersebar di 37 Kabupaten/Kota di Indonesia, program tersebut merupakan wujud nyata implementasi UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

 

Program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang diluncurkan tahun lalu mengundang antusiasme para pembudidaya ikan di berbagai daerah di Indonesia.  Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat hingga Maret 2018 sebanyak 133 peserta asuransi telah melakukan klaim dengan total nilai mencapai Rp. 346 juta untuk mencover setidaknya 69,2 hektar tambak  udang yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota yakni Karawang, Indramayu, Tegal, Serang, Sumenep, Lampung Selatan, Langsa Barat, Kolaka Utara dan Pangkep.

 

Slamet mengatakan bahwa tingginya minat pembudidaya Ikan sebagai peserta APPIK diharapkan akan meningkatkan motivasi berusaha dan optimisme di kalangan pembudidaya ikan kecil dan menjadi bagian penting peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pembudidaya ikan skala usaha mikro.

 

"Pembudidaya sekarang tak perlu khawatir untuk terus melanjutkan usahanya, dahulu mereka sulit bangkit paska mengalami kegagalan akibat minim kemampuan pembiayaan, sekarang melalui APPIK ini, mereka bisa kembali melanjutkan usahanya. Untuk tahap awal, Pemerintah akan menanggung premi asuransi untuk jangka waktu setahun sejak Desember tahun 2017," kata Dirjen Slamet.

 

"Karena program asuransi pembudidaya ikan ini kali pertama di Indonesia, kita coba stimulan untuk setahun ini, nanti harapannya para pembudidaya akan mampu secara mandiri mengikuti program ini. Disisi lain, pihak pemberi jasa asuransi akan semakin yakin dan percaya dengan melihat antusiasme pembudidaya. Saya yakin jika seluruh elemen terkait turut berperan dalam memberikan akses pemberdayaan dan perlindungan bagi pembudidaya, maka sektor rill ini akan jadi tumpuan perekonomian nasional," tambah Slamet.

 

Baru-baru ini, KKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat memperluas sasaran program APPIK pada jenis usaha budidaya lainnya. Hasil Focus Group Discussion yang juga dihadari perwakilan penyedia jasa asuransi sepakat untuk mendukung perluasan sasaran program APPIK tahun 2018. Perluasan sasaran tersebut yakni pada kegiatan usaha budidaya bandeng, nila dan ikan patin.

 

Slamet mengungkapkan, KKP dan OJK menetapkan sasaran program APPIK untuk pembudidaya ikan kecil yang menerapkan teknologi sederhana dengan kepemilikan luas lahan maksimal masing-masing untuk budidaya air tawar seluas 2 hektar, budidaya air payau seluas 5 hektar dan budidaya air laut seluas 2 hektar. Pihaknya menargetkan untuk tahun 2018 ini program APPIK dapat mencover luas lahan budidaya hingga 5.000 hektar.

 

 

Fasilitasi pemberdayaan berbasis kemitraan

 

Tahun 2018, KKP menginisiasi kerjasama dengan PT Pelni untuk mendorong program kemitraan dengan kelompok pembudidaya di 38 Kab/Kota yang saat ini dalam tahap verifikasi menentukan jenis komoditas yang akan dikembangkan termasuk besaran nilai pembiayaan yang akan dialokasikan pihak Pelni.

 

Untuk memperkuat kapasitas usaha pembudidayaan ikan, KKP terus memfasilitasi sumber pembiayaan di luar APBN, langkah yang ditempuh yakni dengan menggandeng stakeholders terutama BUMN turut serta berkontribusi dalam pengembangan usaha pembudidaya ikan yakni melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR) dan skim program lainnya.

 

Slamet mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbataaan anggaran untuk menjangkau pemberdayaan terhadap seluruh pembudidaya ikan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, pihaknya terus memfasilitasi keterlibatan pihak lain khususnya BUMN dalam memberikan kontribusi yang sama.

 

"Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP) di Indonesia lebih dari 1,5 juta RTP, tidak mungkin Pemerintah berjalan sendiri dalam melakukan pemberdayaan, perlu keterlibatan pihak lain seperti BUMN melalui pola pemberdayaan berbasis kemitraan semisal CSR dan sejenisnya," ungkap Slamet.

 

Slamet menegaskan, KKP akan terus fasilitasi agar konsep seperti ini menjadi model dalam mempercepat pengembangan usaha perikanan budidaya di berbagai daerah.

 

"Subsektor perikanan budidaya ini sangat strategis, dari sisi bisnis, profitable dan banyak melibatkan masyarakat namun aksesibilitas infrastruktur yang masih terbatas. Untuk itu, kami akan terus dorong peran BUMN atau swasta untuk terlibat membangun subsektor ini," tutur Slamet.

 

Sebelumnya, tahun 2017 Pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat petambak melalui program perhutanan sosial di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Program yang melibatkan lintas kementerian tersebut telah menggandeng BUMN yakni PT Bank Mandiri melalui dukungan Coorporate Social Responsibility (CSR) guna pembiayaan pengembangan usaha budidaya udang seluas 17,2 hektar.

 

Selain Bank Mandiri, BUMN lainnya yang mulai fokus menerapkan program ini yakni Pertamina group dan PT Pelni. Tahun 2016 melalui CSR PT Pelni telah mengalokasikan pembiayaan senilai Rp 480 juta bagi 10 orang di Kabupaten Indramayu, alokasi dana tersebut antara lain untuk mensupport usaha budidaya bandeng dan gurame.

 

Sementara di Tahun 2017, PT Pertamina telah mengalokasikan pembiayaan senilai Rp 38,55 milyar bagi sedikitnya 514 orang pembudidaya ikan bandeng dan udang vaname eks. Plasma PT Bratasena di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Rinciannya per orang sebesar Rp 75 juta untuk lahan seluas 0,5 ha.

 

Di tahun yang sama, PT Pelni juga telah mengalokasikan pembiayaan melalui program sejenis dengan total nilai Rp 4 milyar untuk budidaya ikan bandeng dan udang vaname di Kabupaten Pemalang dan Demak. masing-masing di Pemalang sebanyak 5 orang dan Demak sebanyak 33 orang dengan alokasi per orang Rp. 20 juta - Rp. 50 juta untuk lahan masing-masing seluas 4 ha. ||awi (Humas DJPB)

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com