,
18 Agustus 2015 | dibaca: 811 pembaca
Kemerdekaan Dan Penegakan Supremasi Hukum Di Polman

Opini by: 

DR. H. ANWAR SEWANG, MA.

(Ketua PB DDI dan Ketua Yayasan DDI "SIPAMANDAR" Polewali Mandar)



MEMPERINGATI kemerdekaan Indonesia yang ke-70 pada Tanggal, 17-8-2015 kali ini, sebagian rakyat masih merasa hidup dalam penjajahan karena terjajah oleh ketidak adilan, ketidak perdulian, diskriminasi dan sikap para pemimpin bahkan aparat penegak hukum itu sendiri.

 

Hal itupun terjadi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat yang hingga kini  belum mampu menjadikan hukum sebagai panglima dan pilar demokrasi.


Komitmen Pemerintah dan Aparat di Kab. Polman dalam mengawal penegakan supremasi hukum masih perlu dipertanyakan.


Harkat dan martabat rakyat seyogyanya dibela dan tidak membiarkan adanya oknum melakukan “pembodohan” serta “intervensi” penegakan hukum.


Jika menengok keberadaan Universitas AL Syariah Mandar (Unasman) hari ini berdasarkan amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach) maka telah jelas bahwa yayasan, izin operasional dan semua Program Pendidikan (Prodi) yang diselenggarakan beserta produk ijazah yang dihasilkan Unasman tidak lagi mengikat secara hukum (illegal dan melanggar hukum).


Melihat fakta-fakta tersebut dan pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kemenristekdikti), Pemkab Polman dan aparat maka makna kemerdekaan yang sesungguhnya belum terintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana hukum harus ditegakkan tanpa ‘pandang bulu’. ***

 

 

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com