,
07 Agustus 2017 | dibaca: 957 pembaca
Kemensos RI: Jumlah Orang Miskin Bertambah

ilustrasi

Jakarta, skornews.com

 

Sejak Tahun 2014, Triliunan APBN telah dikucurkan pemerintah untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah (Miskin) namun hal tersebut ternyata tidak efektif mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

 

Bertambahnya jumlah kemiskinan tersebut melenceng dari tujuan yang ingin dicapai saat berlangsungnya pertemuan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Sosial RI dalam menindaklanjuti arahan Presiden tentang penyusunan RKP 2017 yang diselenggarakan pada (10/3/2016) lalu, bertempat di La Meredian Hotel dengan tema “Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. (baca LINJAMSOS)

 

Sejak September 2016 sampai 2017, jumlah orang miskin justru bertambah sebesar 6900. Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Sosial, Adi Wahyono bersama PPK PSKS, Tatang saat ditemui skornews di ruang kerja Karo Humas, (20/7/17) lalu.

 

“Jadi orang miskin saat ini bertambah banyak menurut pendataan Pusdatin Verivali,” kata Pejabat Pembuat Komitmen Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PPK PSKS), Tatang.

 

Pernyataan Tatang tersebut dibenarkan Kepala Biro Humas Kemensos, “data tersebut berasal dari BPS, jadi pendataan dilakukan Dua kali yakni di Bulan Maret dan September, “sejak September 2016 hingga kini, secara nasional jumlah orang miskin bertambah sebanyak 6900,” terang Adi Wahyono.

 

Diberitakan sebelumnya, sekitar 10 Triliun APBN di Tahun 2015 dianggarkan melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Kemensos yang menyasar lebih dari 15 Juta Rumahtangga ditambah 500 Ribu Rumah Tangga cadangan (Buffer) yang diperkirakan luput dari pendataan PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang dipersiapkan pihak Kementerian Sosial untuk dibagikan pada saat kunjungan Presiden ke suatu daerah.

 

“Kita persiapkan anggaran untuk 500.000 rumahtangga yang diperkirakan luput dari pendataan, itu dibagikan pada saat kunjungan Bapak Presiden,” kata Tatang.

 

Dari anggaran cadangan itu juga dipakai untuk membiayai data rumahtangga yang diberikan oleh 2 LSM, “jadi tidak mengganggu anggaran yang dialokasikan berdasarkan pendataan RTS dari PPLS dan TNP2K karena diambil dari anggaran cadangan dan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial,” terang Tatang.

 

Terkait isu pemborosan APBN dengan mencetak buku pedoman pelaksanaan program PSKS Tahun 2015 pada Bulan Desember sementara penyaluran PSKS telah selesai pada Bulan Juni, pihak Kemensos mencetak sebanyak 3 Ribu buku dengan anggaran Rp 150 Juta. (baca berita sebelumnya)

 

”Jadi begini, buku pedoman PSKS 2014 masih dipake pada program PSKS 2015 dan ini komposisinya adalah tingkat kebutuhan, kartu saja kita cetaknya di Tahun 2016,” kata Tatang. ||yudi, rzk

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com